Apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, maka keadaan akan lebih mudah dalam menimbulkan suatu konflik dalam masyarakat, yang menimbulkan hal tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Kenapa? Karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran akan hukum.
Kesadaran akan hukum semakin merosot, karena seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Salah satu yang dapat kita contohkan adalah tidak dimilikinya kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap tata tertib dilalu lintas. Tata tertib dilalu lintas ini merupakan suatu perbuatan dalam menunjukkan kesadaran dan kepatuhan akan adanya hukum lalu lintas. Apa akibatnya jika kita tidak mematuhi hukum atau tata tertib yang ada di lalu lintas?
Ya, betul. Kecelakaan, didalam Pasal 1 Angka 32 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterangkan bahwa, ketertiban lalu lintas ini merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Untuk permasalahan ketertiban dalam berlalu lintas di jalan raya merupakan tanggung jawab bagi setiap pengguna jalan, bukan hanya pihak kepolisian saja tapi tanggung jawab bersama.
Mengenai tentang masalah kesadaran dan kepatuhan ini memang sedikit sulit untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum. Menurut pandangan saya sendiri, masyarakat itu bukannya tidak memiliki kesadaran atau kepatuhan. Tetapi kebanyakan mereka merasa untuk apa kita harus taat kepada hukum?Untuk apa kita patuh terhadap hukum? Orang yang mengerti akan hukum saja justru melanggar hukum dengan senang hati. Hingga akhirnya, karena pemikira yang seperti itu yang membuat mereka tidak memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Tidak hanya itu, bahkan karena pemikiran seperti itu mereka seakan-akan tidak perduli akan hukum yang ada, hingga akhirnya timbullah tindakan-tindakan kriminalitas, yang kemudian membuat angka tingkat kriminalitas menjadi tinggi bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Muncul pertanyaan, untuk apa kesadaran akan hukum ini? Apakah dengan memiliki kesadaran terhadap hukum akan dapat mempengaruhi penegakkan hukum yang ada?
Dampak yang muncul apabila masyarakat tidak memiliki suatu kesadaran dan kepatuhan hukum, yang menyebabkan terjadinya tidakan kriminal dimana-mana, tawuran dimana-mana, banyak tindakan asusila terhadap anak-anak dan wanita, hidup masyarakat akan menjadi kacau. Itu semua diakibatkan karena kurangnya kesadaran mayarakat akan hukum. Dari melihat hal seperti inilah maka diperlukannya untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum ini merupakan kesadaran dari diri sendiri tanpa paksaan, tekanan, maupun perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang ada. Dengan berjalannya kesadaran hukum dalam masyarakat, maka hukum tidak perlu mengeluarkan sanksi. Sanksi hanya akan dijatuhkan ketika seorang warga benar-benar terbukti melanggar hukum. Dengan kata lain, jika semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan terwujudnya suatu penegakkan hukum yang baik pula. Jika sebaliknya, semakin rendah akan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka kan semakin sukar pula pelaksanaan penegakkan hukum yang baik.
Meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat bukanlah proses yang mudah, atau sekali jadi, tidak! Tidak begitu, melainkan memiliki rangkaian proses, tahap demi tahap. Seperti; a) tahap pengetahuan hukum; b) tahap pemahaman hukum; c) tahap sikap hukum; d) tahap pola prilaku hukum. Membina kesadaran hukum merupakan suatu tuntutan perubahan sosial yang sering kali menjadi perhatian pemerintah dan telah digalakkan dalam suatu usaha pembangunan. Sejak awal pemerintahan Orde Baru (Orba), secara jelas dan sistematis dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1978 mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan Penegakkan Hukum. Dalam Persoalan pembinaan hukum di Indonesia merupakan suatu masalah yang sangat krusial di tengah-tengah meningkatnya angka kriminalitas di setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun 2017, jumlah tahanan dan narapidana di Indonesia yang berada di dalam rutan/lapas berjumlah 232.081 orang. Sedang pada tahun 2020 akhir, terjadi peningkatan jumlah tahanan dan narapidana hingga mencapai 249.056 orang. Tingkat kriminalitas yang menjadi salah satu acuan terhadap keberhasilan program pembinaan hukum ini dalam memberikan gambaran bahwa Indonesia membutuhkan pola-pola pembinaan yang sangat efektif, untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat Indonesia. Indonesia yang masih sangat rentan dengan pelanggaran hukum membutuhkan perhatian yang lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan masyarakat yang tertib hukum. Karena pada dasarnya, kesuksesan dan keberhasilan dalam pembangunan hukum ditentukan oleh kualitas pembinaan hukum.
Dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum ini wajib dimiliki oleh setiap masyarakat dan warga negara. Tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, negara tidak akan memiliki penetapan hukum yang baik. Negara akan mengalami kekacauan. Jika kita sudah konsisten dalam membangun suatu Negara menjadi negara hukum, maka siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak siapapun dan apapun, kecuali kepada kebenaran. Jika hukum diberlakukan secara diskriminatif, maka hukum tidak akan dapat dipercaya lagi sebagai sarana dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Oleh karena itu, agar hukum memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum. Karena sesungguhnya, jika semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan terwujudnya suatu penegakkan hukum yang baik pula. Jika sebaliknya, semakin rendah akan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, maka kan semakin sukar pula pelaksanaan penegakkan hukum yang baik.
Sriwulan Aprilianti
(S20191024)
