Sri Rumani
Sri Rumani Pustakawan

Rakyat kecil, bukan siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa kecuali Alloh SWT yang sedang berjalan dalam "kesenyapan" untuk mendapatkan pengakuan "profesinya". Sayang ketika mendekati tujuan dihadang dan diusir secara terorganisir, terstruktur, dan konstitusional... Email:srirumani@yahoo.com

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan Artikel Utama

Sengkarut Buku, Perpustakaan dan Pustakawan di Indonesia

17 Mei 2018   23:34 Diperbarui: 18 Mei 2018   05:26 2304 6 3
Sengkarut Buku, Perpustakaan dan Pustakawan di Indonesia
Ilustrasi: Viverati.com

Setiap tanggal 17 Mei ada momentum penting bagi bangsa ini karena menyangkut tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sayangnya, dua (2) peristiwa ini sepi dari pemberitaan, termasuk ketika ada pustakawan berprestasi tingkat ASEAN pun luput dari liputan media massa cetak dan elektronik. Buku, perpustakaan, dan pustakawan tidak bisa dipisahkan karena sebagai tri tunggal dalam upaya menuju tingkat peradaban dan budaya yang lebih tinggi. Tidak ada negara yang mempunyai tingkat peradaban dan budaya tinggi yang mengacuhkan tri tunggal tersebut.

Perpustakaan dari kata dasar pustaka awalan dan akhiran per - an, pustaka berarti buku. Kalau dalam UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, buku itu koleksi perpustakaan, dalam ketentuan umum pasal 1 dikatakan koleksi adalah:" semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan". 

Definisi perpustakaan adalah: "institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka". Sedang pustakawan adalah: "seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan".

Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa tri tunggal buku, perpustakaan, dan pustakawan adalah kondisi yang ideal, harus ada dalam kesatuan yang bulat, utuh. Artinya bila tidak ada salah satu pasti terjadi ketidak beresan, kekacauan, ketidak sinkronan, dan kehancuran.

Jadi tri tunggal itu tidak dapat dipisah, dilepas, digembosi, apalagi ada intervensi demi untuk kepentingan perorangan, kelompok dan golongan. Sengkarut buku, perpustakaan, dan pustakawan sudah saatnya ditangani secara profesional dengan mengutamakan kepentingan negara dan tujuan mewujudkan Indonesia cerdas melalui gemar membaca dengan memberdayakan perpustakaan dan pustakawan.

Sengkarut masalah perbukuan yang masih menjadi persoalan klasik harga buku yang tinggi karena harga kertas mahal, pajak, kualitas isi, penulis buku langka, dan kecilnya apresiasi (royalti) untuk penulis yang besarnya 10 persen sampai 15 persen dari harga buku. Itu saja masih dikurangi pajak penghasilan sebesar 15 persen, penerbit yang "tidak jujur" dalam memberi laporan, buku "dibajak" (ini sangat merugikan penulis). 

Disisi penerbit juga merasakan daya beli buku rendah, pajak, distribusi yang tidak merata, minat baca rendah, ongkos produksi dan biaya promosi tinggi. Banyak penerbit yang sudah "kolaps", antara hidup dan mati, padahal menjadi tumpuhan anak dan istri.

Masalah-masalah klasik belum tuntas sudah dihadang dengan era digital, akibatnya buku cetak mulai ditinggalkan (walau masih dibutuhkan), karena beralih ke e-book. Padahal UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan telah diundangkan, belum menuntaskan permasalahan klasik dan digital dengan persoalan buku. Dalam UU itu, hak penulis tidak secara jelas dan tegas disebutkan prosentasinya.

Perpustakaan di Indonesia sama halnya dengan buku, masalahnya pelik dan belum ditangani secara tuntas, komprehensif mulai yang klasik (SDM, manajemen, dana, sarana prasarana, sistem, koleksi) dan perhatian pimpinan.

Dimana-mana pimpinan tertinggi yang membawahi perpustakaan, mempunyai otoritas mutlak untuk hidup matinya suatu perpustakaan, karena sebagai penentu kebijakan. Berdasarkan pasal 20 UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, di Indonesia ada 5 (lima) jenis perpustakaan yaitu perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus.

Setiap jenis perpustakaan mempunyai persoalan sendiri, namun pastinya dengan era digital ini perpustakaan semakin di tuntut untuk melakukan perubahan dengan cepat, tepat, dan sesuai dengan selera pemustaka generasi Y, Z, dan Alpha.

Bila tidak dapat menyesuaikan untuk melakukan perubahan, maka pemustaka yang kebanyakan masih belum "perpustakaan minded", akan semakin menjauh meninggalkan perpustakaan. Artinya perpustakaan sebagai sistem pengelolaan pengetahuan dan pemikiran umat manusia dengan fungsi utama melestarikan hasil budaya akan mengalami hambatan yang serius. Kondisi ni dapat berimbas pada kegemaran budaya membaca dan belajar sepanjang hayat bagi masyarakat Indonesia mengalami stagnasi.

Hal ini sudah terbukti, menurut hasil kajian Most Littered Nation in the World 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Bukti lain, hasil penelitian Perpustakaan Nasional RI tahun 2017, menunjukkan frekwensi membaca orang Indonesia rata-rata 3 - 4 kali per minggu dengan lama waktu membaca per hari rata-rata hanya 30 - 59 menit dan buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5 - 9 buku (Sudaryanto, KR/17/5/2017).

Sengkarut pustakawan sudah sering penulis sampaikan dalam forum ini, bukan saja persoalan kompetensi pustakawan, "penggangguran" lulusan sarjana ilmu perpustakaan yang terus bertambah karena jumlah lulusan dan serapan lowongan pustakawan sangat minim bahkan nihil. Disisi lain ada pustakawan "kutu loncat" (lulusan non ilmu perpustakaan) yang dapat masuk menjadi pustakawan dengan diklat kepustakawanan selama 3 (tiga) bulan dapat diangkat menjadi pustakawan, khususnya di lingkungan PNS.

Masalah ini sudah lama menjadi perdebatan antara perguruan tinggi yang mempunyai program studi ilmu perpustakaan dengan penyelenggara diklat, namun tanpa solusi, dan diklat tetap berjalan.

Alasan utama karena tidak ada formasi jabatan untuk membuka lowongan pustakawan, sementara pustakawan berkurang karena pensiun, akibatnya pelayanan perpustakaan terganggu.

Solusi terpendek mengangkat pustakawan yang sudah PNS dari non ilmu perpustakaan dengan diklat. Masalah muncul, ketika menghadapi pemustaka dengan aneka karakter, "jiwa pustakawan" nya tetap berbeda dalam memberi pelayanan. Ini fakta, dan nyata dirasakan oleh pemustaka/pengguna perpuatakaan.

Yogyakarta, 17 Mei 2018 pukul 23.20