Mohon tunggu...
Sri Mulyono
Sri Mulyono Mohon Tunggu... di kantor

bersyukur dalam segala keadaan

Selanjutnya

Tutup

Politik

SBY Galau, PKS Buah Simalakama

15 Juni 2013   10:07 Diperbarui: 24 Juni 2015   11:59 100 0 2 Mohon Tunggu...

SBY GALAU, PKS BUAH SIMALAKAMA

oleh Sri Mulyono,  kepala sekretariat Setgab Koalisi KIB  II 2010-2011

PKS kembali membuat galau Presiden SBY dan partai koalisi lainya karena PKS dengan gagah berani menentang kenaikan harga BBM.. SBY dalam pilihan yang cukup sulit disatu sisi sikap mbalelonya PKS sudah melampui batas, selain memasang spanduk dan aktif propaganda tolak kenaikan BBM, tiga menteri PKS absen dalam undangan Presiden SBY, mereka memilih hadir pada Undangan Ketua Dewan Syuro PKS di Lembang Bandung. Ternyata para menteri PKS lebih taat ketua Dewan syuronya daripada Presiden Republik Indonesia. Ustadz Hilmi hendak menunjukan kekuasaanya bahwa Ketaatan terhadap Dewan Syuro diatas segala galanya bahkan terhadap Presiden RI sekalipun. Menggelar rapat bersamaan bukanlah suatu kebetulan tapi sebuah aksi head to head yang diprogramkan.

Tentu saja Presiden sudah kehilangan muka atas sikap tiga menteri PKS ini. Tapi sampai saat ini PKS masih anggota setgab. Ketakutan SBY mendepak PKS dari koalisi cukup beralasan karena komposisi SetGab yang rawan membuat PKS mempunyai  nilai strategis sekaligus krusial, dengan angka 10,59 persen salah satu kunci sukses Pemerintahan SBY ada digenggaman PKS. SBY tersantuk buah Simalakama.

Beberapa alasan mengapa PKS bagai buah simalakama ?

Komposisi Setgab adalah  PD 26,43%, Golkar 19,29%, PKS 10,19%, PAN 7,5%, PPP 6,69%, PKB 4,64% total  75,14%. pertimbangan SBY yang paling berat adalah ketika PKS didepak dari koalisi maka suara masih 64,55%. Ini adalah angka rawan karena setgab akan berada digenggaman Golkar  dengan angka 19,29 persen maka mesin kekuasaan bukan berada ditangan SBY tapi pindah ke tangan ARB. Komposisi ini membuat SBY harus berhitung sangat cermat sekaligus detail.

Kekhawatiran kedua  adalah sikap MBALELO yang dilakukan PKS akan menjadi virus menular ke Partai koalisi lainya apalagi jika para menteri PKS masih tetap dipertahankan di KIB 2. Buktinya sampai saat ini para 3 menteri PKS masih kokoh diposisinya. Surat resmi pemecatan PKS dari SetGabpun belum turun dan PKS kembali menantang menunggu surat pemecatan dari SBY. Hal ini sudah lama menjadi Kegelisahan anggota setgab pasalnya sudah berkali kali PKS berulah menentang kebijakan Pemerintah tapi tidak kunjung diberi sanksi tegas “dikeluarkan dari setgab”. Bahkan di kantor setgab jalan diponegoro 43, bendera PKS pernah diturunkan dari barisan bendera partai koalisi lainya. Sampai tumbuh sebuah kepercayaan baru bahwa jika ingin dihormati dan mendapatkan tempat layak di Pemerintahan SBY  maka harus “Mbalelo”

Bila sikap penolakan kenaikan BBM mendapat sambutan dari masyarakat bisa jadi partai partai lainya akan mengambil sikap yang sama dengan PKS. Bertolak dari catatan perjalanan partai-partai akan selalu berpihak pada issue yang populis. Dengan sikap tegas tersebut, PKS seolah sedang mempertaruhkan dirinya untuk berdiri membela rakyat walaupun resikonya dikeluarkan dari Koalisi “apapun yang terjadi PKS selalu bersama rakyat”. Tentunya jargon ini cukup mengganggu pak SBY yang mana beliau selalu ingin semuanya serba mulus dan harmonis sekaligus berada diposisi membela rakyat kecil.

PKS adalah partai kader yang solid, badai korupsi yang menerpa tidak menggoyahkan para kader. Sudah menjadi catatan sejarah bahwa massa PKS sangat militan berkali kali melakukan demonstrasi di Jakarta dan daerah lainya dengan massa ratusan ribu berjalan dengan tertib dan aman. Jika PKS mengerahkan kadernya untuk demonstrasi menolak kenaikan harga BMM maka bisa dipastikan Pemerintah akan kerepotan dan bisa berimbas ke masalah social dan ekonomi bahkan keamanan.

Dinamika Setgab : Pengalaman  pansus Century dan Mafia Pajak

Prsiden SBY berusaha mengelola situasi politik dengan merangkul  mayoritas suara partai dalam pemerintah dengan mengakomodir  berbagai parpol dalam KIB jilid 2. Jumlah total anggota setgab adalah 75,14. Namun ternyata hal tersebut tidak menjamin mulusnya kemauan pemerintah bahkan dalam kasus kasus yang urgent terjadi perpecahan.

Pansus  dan Hak Angket kasus Bank Century dalam sidang paripurna  DPR tanggal 3 maret 2010, yang dihadiri 537 anggota DPR, sebanyak 325 anggota DPR menyepakati opsi C yang menyatakan bahwa bailout Bank Century sebesar 6,7 trilyun bermasalah.  Sejumlah Fraksi yang tergabung dalam SetGab terbelah  dimana Golkar, PPP dan PKS menyetujui opsi C sementara  PD, PKB dan PAN dengan total suara 212 tetap  bersatu dengan pendapat bahwa Bailout Bank Century tidak bermasalah atau opsi A. pihak SBY dan Demokrat kalah.

Rapat paripurna DPR tanggal  22 februari 2011 membahas usulan Hak Angket dan Pembentukan Pansus Mafia Pajak berjalan sangat alot dan dramatis. Dari hasil voting terbuka suara terbelah cukup menegangkan dari 530 anggota DPR yang hadir sebanyak 264 menerima usul hak angket dan 266 menolak. Lalu kemana suara setgab yang 75,14 persen itu ? kemenangan selisih dua suara dalam voting tentunya membuat SBY berhitung lebih dalam dan cermat. Apa yang telah terjadi dengan Setgab, masih adakah kekompakan, persamaan visi dan misi dengan SBY?

RUU keistimewaan DIY juga menjadi perdebatan sengit dalam beberapa kali rapat setgab, ketika Pemerintah memaksakan konsepnya bahwa semua kepala daerah harus dipilih secara demokratis (langsung) termasuk DIY, maka hampir semua partai yang tergabung dalam Setgab menolak kecuali Partai demokrat. Bahkan dalam rapat tersebut ARB yang merupakan ketua harian SetGab menolak ketika ditunjuk menjadi ketua tim lobby RUU DIY. Mendagri Gamawan Fauzy yang hadir dan menjadi narasumber dalam rapat setgab tersebut sempat berujar “kalau pemerintah dan DPR takut dengan aksi-aksi rakyat apa jadinya Negara ini?”. Anggota Setgab tetap bersikukuh menolak RUU DIY  yang mengatur bahwa Gubernur DIY harus dipilih secara demokrasi langsung. Tanda Tanya besar kembali muncul apakah SetGab Solid?

Disharmonisasi Setgab kembali terulang pada rapat paripurna  pembahasan RUU APBN Perubahan 2012 tanggal 30 Maret 2012, dimana Mayoritas fraksi di DPR RI  menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Selain tiga fraksi yang sejak awal menyatakan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga BBM, yakni FPDI-P, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Gerindra, lima fraksi DPR yang tergabung dalam sekretariat gabungan koalisi pendukung pemerintah yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi PPP dan Fraksi PAN, juga menyatakan penolakannya. Lagi lagi SBY dan Demokrat ditinggalkan sendirian oleh kawan koalisinya.

kenyataanya Anggota Setgab tidak selalu kompak bahkan sering berseberangan, karena politik adalah kekuasaan dan kekuasaan berasal dari rakyat  karenanya jargon dan isue keberpihakan terhadap rakyat menjadi penting bagi parpol. Wajar jika Presiden SBY Galau menghadapi buah simalakama PKS. Kenaikan BBM adalah momok dan hantu besar rakyat Indonesia, psikologi rakyat tertekan dan dalam posisi tak berdaya disaat itulah Pemerintah dengan BLSMnya hadir sebagai dewa penolong. Pemerintah adalah Presiden SBY dan SBY adakah Ketua Umum Majelis Tinggi PD sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat…?! Pemilu sebentar lagi tiba akan banyak lagi hiburan dan rayuan gombal dari para elite politik.

VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x