Sudah Optimal, Mangku Purnomo Apresiasi Kebijakan Pangan dan Pertanian Indonesia

Kompasiana -- Mangku Purnomo selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian. Menurutnya, pemerintah sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri. 

"Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa. Program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya, tetapi dari sisi mitigasi sudah bagus. Kebijakan stabilisasi stok dan harga udah bagus," kata Mangku dalam wawancaranya dengan Media Center Indonesia Maju.

Mengenai pemanfaatan lahan rawa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa kontribusi lahan rawa terhadap pangan nasional masih sangat rendah dan masih sangat potensial untuk ditingkatkan. Diperkirakan hanya 5% dari sekitar 34,12 juta hektare yang sudah dimanfaatkan.

Terkait food estate, Mangku menyoroti manfaatnya memang tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Butuh waktu sedikitnya 3 tahun jika infrastrukturnya sudah baik dan jika membangunnya dari awal dibutuhkan waktu 5 tahun untuk dirasakan manfaatnya. 

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa upaya merealisasikan lumbung pangan merupakan suatu keharusan bagi kebutuhan pangan jangka panjang Indonesia. 

"Apapun upaya harus dilakukan kalau kita masih ingin Indonesia ini ada. Oleh karena itu, kita harus pisahkan fungsi food estate dengan pertanian rakyat, yang satu fokus pada stok nasional atau cadangan dan satu lagi market based," kata Mangku. 

Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan pangan jangka pendek dan untuk menahan inflasi, maka impor pangan dari luar negeri bisa menjadi solusi. 

Lebih lanjut, Mangku yang merupakan guru besar bidang sosiologi pertanian itu mengusulkan sejumlah hal, supaya Presiden Jokowi mengakhiri masa kepemimpinannya dengan kebijakan pertanian yang baik. 

"Apakah negara hanya sanggup 10%-20% atau berapapun itu, harus dijelaskan tiap tahun. Petani berapa diberi kuotanya, lalu mereka membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Jadi konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani. Dan RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk," beber Mangku.

Ihwal permodalan, dia mengusulkan petani mendapat bantuan dana dengan sistem investasi, bukan pinjaman. Tidak ketinggalan, bantuan sosial kepada kelompok tani juga masih diperlukan, kalau bisa jumlahnya bahkan ditambah.