Perjuangan Kelas yang Tertindas di Wilayah Papua dalam Menganut Suatu Pandangan Paham Marxisme

Negara yang terlebih dahulu masuk ke Papua adalah negara Eropa. Sangat banyak negara yang menjadikan paham marxisme ini sebagai metodologi untuk melawan penindasan di negaranya masing-masing. Marxisme di Papua dikatakan sebagai Ilmu pengetahuan yang membantu segala aktivis mengenai kemerdekaan yang melihat bahwa penindasan lebih jernih.

Dalam gerakan Papua Merdeka teori ekonomi politik Karl Marx sangatlah diperlukan. Pada saat itu paham kapitalisme menjadi penyokong dan pendukung utama dalam kolonialisme bangsa Indonesia, paham marxisme juga masih sangat digunakan yaitu sebagai senjata perlawanan rakyat Papua Barat selama pendudukan kolonial Indonesia di Papua berlangsung dipimpin oleh pemerintahan-pemerintahan yang hebat dan kuat. Tidak hanya itu saja, paham marxisme juga dibutuhkan jika adanya suatu penindasan dalam internal orang Papua. Oleh karena itu, paham Marxisme sering dikatakan ilmiah karena didasarkan pada realitas objektif. 

Kelas tertindas di Indonesia adalah orang-orang yang tinggal di Papua. Sebab orang-orang di Papua menjadi suatu objek atau sasaran ekonomi politik bagi kaum kolonial dan kapitalisme global. Relasi produksi pun timbul antara kolonial dan kapitalis, sehingga menyebabkan Papua Barat menjadi ladang pembantaian dan eksploitasi. Kekuatan Suprastruktur seperti media, hukum, dan aparat-aparat juga ikut memproduksi (mempropagandakan) ide-ide yang berupa khayal dan hegemonik. Sejarah orang Papua dan realitas penindasan berada dibawah penguasa Indonesia. Ada satu cara yaitu dengan kerja dibawah si penguasa yang menjajah dan mengeksploitasi agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Yang secara tidak langsung orang Papua hidup dibawah kaum kolonial dan kapitalis termasuk kedalam golongan kelas-kelas sosial, yang dikontruksikan oleh hegemoni kolonial dan kapitalis. Dalam pandangan kelas penguasa, semakin banyak orang Papua yang bekerja dalam untuk sistem, struktur dan program kolonial-kapitalis, mereka akan mendapatkan legitimiasi dan dukungan politik bagi kejayaan kolonial dan kapitalis. Ketidakberdayaan orang Papua dalam bekerja untuk mencapai tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya semangat membangun kejayaan politik kolonial dan kapitalis di Papua Barat. 

Didalam perlawanan ini tidak ada kesadaran, dikarenakan ideologi dan kesadaran palsu yang diciptakan, dijaga dan dikontrol oleh penguasa ekonomi politik. Antonio Gramsky menyempurnakan dengan teori hegemoni. Ketika uang saat ini menjadi alat untuk bertransaksi barang dan jasa, ideologi kapitalislah yang bekerja membentuk kesadaran palsu. Relasi sosial dapat dibentuk oleh nilai mata uang. Orang Papua mensuksesi agenda-agenda kolonial bukan demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi karena uang. 

Bahkan orang Papua pun berani menjual tanah, menjual harga dirinya karena uang, serta saling membunu satu sama lain. Uang didaerah Papua seakan-akan menjadi tuhan penentu nasib mereka. Mengapa bisa terjadi? 

Menurut Pendapat Karl Marx itu benar, yang menjadi dasar untuk semuanya adalah motif ekonomi. Karl Marx bilang, "Bukan kesadaran manusia yang menentukan titik keberadaanya, tetapi keberadaan sosial manusialah yang menentukan kesadarannya" (London: Penguin Books, 1992).

Mereka tahu bahwa ada satu cara untuk mempertahankan kedaulatan politiknya yaitu memegang kendali ekonomi Papua yaitu dengan menciptakan ketergantungan akut pada produksi barang dan jasa milik para kaum kolonial dan kapitalis. Salah satu indikator peningkatan ekonomi yang dibentuk ialah paham kapitalis. Orang Papua tidak dapat mampu bersaing, tidak menghasilkan (produktif), tidak kreatif dan inovatif dalam mengelola suatu kemandirian ekonomi. Segala sektor produktif ditempati oleh para masyarakat penjajah (kaum pendatang) dengan paradigma yang mereka gunakan lebih maju dan produktif.  Pembagian dari suatu keseluruhan seperti ini berlaku juga fetisisme ras dan komoditas. 

Marxisme dalam selain sebagai metode ilmiah tetapi juga sebagai praksis-kombinasi antara teori dan praktek. Tidak akan berakhir jika hanya menganalisis struktur penindasan di Papua Barat, tetapi menyarankan sebuah praktek revolusi. Pemahaman teori realitas ini harus dapat diartikulasikan lagi dalam suatu perlawanan untuk merubah realitas. Kelas yang tertindaslah yang harus bangkit melawan. Teori Karl Marx ini masih menjadi penunjuk umum, walaupun tetap akan selalu dimodifikasi sesuai dengan realitas-realitas objektif. Ini yang membuat paham Marxisme tidak lagi dapat dipahami secara kasar/tidak sopan. Marxisme adalah lawan dari kepercayaan/dogma. Setepat-tepatnya paham Marxisme adalah metode untuk memahami bagaimana sepenuhnya proses-proses perubahan yang telah terjadi di sekitar kita.

 Dalam kasus ini masyarakat Papua Barat, harus ada memiliki kesadaran yang menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar (revolusioner) dalam masa rakyat Papua Barat. Revolusi sosialis akan dapat tercapai bila kader revolusioner bisa memimpin rakyat Papua Barat yang terjajah terlebih dahulu untuk merebut revolusi demokratik melalui perjuangan kemerdekaan.

Masa rakyat Papua Barat yang banyak mengalami penindasan struktural harus diorganisir dalam organisasi gerakan revolusioner, membangun budaya perlawanan dengan metode-metode yang praktis, bersemangat tinggi, progresif, dan revolusioner merupakan cara untuk melawan budaya bisu, budaya inlander, pragmatis, konsumtif dan segala kesadaran-kesadaran palsu yang dibangun oleh kolonial dan kapitalis. Para kader-kader revolusioner harus tunduk, dan setia melaksanakan agitasi serta propaganda dalam melawan kelompok kontrak revolusi yang masuk menguasai ruang-ruang publik.