Ya, Revolusi Mental memang akan membawa suasana kehidupan warga Negara bangsa ini menjadi lebih dinamis daripada sebelumnya yang seolah terlihat anteng atau tenang, tapi diakhirnya justru menumpuk berbagai persoalan yang membebani langkah anak-anak bangsa menuju cita-cita perubahannya. Setidaknya, inilah fakta yang terjadi paska kekuasaan Orde Baru lengser dan 10 tahun SBY berkuasa.
Tentang bagaimana borok persoalan di negeri ini diwariskan oleh Orde Baru, sebagian besar generasi millennium saat ini mulai membacanya dari berbagai literartur yang tersedia dalam dunia darling. Juga tentang berbagai persoalan yang ditinggalkan oleh pemerintahan SBY selama 10 tahun terkini juga kita dapat merasakannya secara langsung. Salah satu diantaranya adalah warisan penyusunan APBN 2015 dari pemerintahan SBY yang akhirnya membuat awal Pemerintahan Jokowi kesulitan menggunakan ruang fiscal yang tersedia untuk merealisasikan visi misi dan program aksi Trisakti dan Nawacita.
Selain soal cara-cara kotor yang dimainkan oleh kekuatan parpol di KMP di Parlemen, yang katanya oposisi, sesungguhnya juga masih terdapat beberapa jebakan dalam kebijakan strategis dari pemerintahan SBY. Diantaranya adalah berkaitan dengan kontroversi perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Adian Napitupulu beberapa hari yang lalu di berbagai media massa, PP 77 tahun 2014 yang pada saat deregulasi paket kebijakan ekonomi Pemerintah Jokowi ingin dirubah oleh Menteri ESDM, Sudirman Said, PP 77 tahun 2014 itu ditetapkan oleh Pemerintah SBY pada 14 Oktober 2014. Sebelum mengalami perubahan ketiga menjadi PP 77 tahun 2014, PP tersebut adalah PP 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam PP 23 tahun 2010 tersebut, sesungguhnya Freeport memiliki kewajiban melakukan divestasi saham sebesar 51%, bukan hanya 30% seperti yang tertuang dalam PP 77 tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan SBY, cq Plt Menteri ESDM (Chairul Tanjung).
Oleh karena berbagai rintangan dan roadmap pembangunan jangka panjang nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan SBY melalui RPJP 2005-2025, orientasi kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini (RPJMN III 2014-2019) harus berhadapan dengan berbagai warisan kebijakan di era Pemerintahan sebelumnya. Sehingga tepat bagi Jokowi yang telah canangkan gerakan Ayo Kerja pada tahun pertama pemerintahannya dan kini tetapkan tahun kedua pemerintahannya sebagai Tahun Percepatan.
Tak heran ketika kita kemudian mendengar pesan langsung dari Jokowi bahwa Revolusi Mental yang terjadi kini memang mendorong kondisi menjadi dinamis, karena tujuannya adalah membersihkan pemburu rente didalam pemerintahan. Ya, karena Revolusi Mental harus diarahkan yang utama kepada para pejabat penyelenggara Negara.
“Menurut Presiden hambatan birokrasi memang ada, untuk itu perlu terobosan. Untuk itu dibutuhkan menteri yang punya nyali dan berani. Gaduh tidak masalah, yang penting berani melawan mafia dan pemburu rente,” demikian disampaikan oleh Presiden Jokowi pada 7 Januari 2016 kepada para relawan yang tergabung di Seknas Jokowi, KA-PT, Projo, Almisbat, BaraJP, Duta Jokowi, RPJB, Kornas, Pospera, KIB, PIR dan lainnya.
Ketika sebagian kalangan masih menilai Kabinet Keja Jokowi terus buat kegaduhan, namun saya sendiri menilai itu sebagai proses dinamis di era keterbukaan. Ini sesungguhnya adalah buah dari kebangkitan generasi sukarelawan yang secara militan berjuang tanpa pamrih dan bersama-sama memenangkan pemilu 2014 dan menghantarkan Jokowi di kursi Presiden RI ke 7.
Presiden Jokowi juga sangat tinggi apresiasinya terhadap para sukarelawan dan generasi melek teknologi informasi yang makin berkembang saat ini. Presiden Jokowi dalam suatu kesempatan di akun twitternya @jokowi sangat berharap kepada para blogger dan netizen yang memiliki pemikiran jujur dan kaya sudut pandang.
Revolusi Mental Pejabat Publik di Tahun Percepatan
Memasuki 2016, Presiden Jokowi telah menetapkannya sebagai Tahun Percepatan. Namun demikian, tak sedikit dari sebagian kalangan yang ingin menghambat strategi pemerintahan Jokowi di tahun 2016 ini. Misalnya saja, masih ada sebagian menteri yang belum paham visi dan misi dan program aksi Presiden Jokowi, yaitu Trisakti dan Nawacita.
