Memajukan Pendidikan Daerah 3T

 "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...." Alinea keempat pembukaan UUD 1945

Pendidikan sejatinya merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Bagi Indonesia, pendidikan menjadi penting karena merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun pendidikan menjadi salah satu tujuan dan cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia, namun nyatanya masih terdapat kesenjangan pada pendidikan di Indonesia. Artinya, belum seluruh wilayah di Indonesia yang mendapatkan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tanah Papua misalnya, sebagai salah satu daerah yang termasuk kedalam daerah 3T, Papua masih memiliki  permasalahan serius di dunia pendidikan. 

Menurut data Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Papua menjadi provinsi dengan tingkat buta aksara tertinggi saat ini di Indonesia dengan 25,5 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan angka buta aksara nasional yang hanya sebesar 2,1 persen saja[1]. Fakta tersebut secara jelas memperlihatkan bagaimana tingkat pendidikan di tanah air masih belum merata, terutama di daerah 3T. Selain di Papua, daerah 3T lainnya secara umum juga memiliki berbagai permasalahan pada pendidikan.

Sebuah survei dari World Bank[2] di lima kabupaten (yang terletak di provinsi Kalimantan Barat dan NTT) yang termasuk daerah tertinggal di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah pendidikan yang ada di daerah tersebut, diantaranya: 

(1) Akses menuju sekolah yang jauh dan sulit ditempuh (rata-rata berjarak 149 km atau lima jam dari kabupaten/kota terdekat); 

(2) Fasilitas penunjang pendidikan yang belum memadai (misalnya hanya 39% buku teks yang memadai); 

(3) Infrastruktur dan fasilitas fisik sekolah yang belum memadai (misalnya hanya 29% sekolah yang terhubung dengan jaringan listrik; 54% sekolah yang memiliki perpustakaan; atau hanya 17% sekolah yang memiliki akses internet); 

(4) Jumlah, komposisi, serta kualifikasi guru yang tidak sesuai (misalnya hanya 40% guru yang merupakan PNS sedangkan kekurangan pengajar diisi dengan 42,5% guru honorer yang dikontrak oleh sekolah lalu sisanya dikontrak oleh kabupaten/kota, selain itu 34% guru yang ada hanya memiliki pendidikan akhir Sekolah Menengah Atas). 

Dari data diatas, dapat terlihat beberapa masalah klasik yang menjadi fokus pemerintah dalam menyelesaikan pendidikan di daerah 3T. Mulai dari sulitnya mendapatkan akses pendidikan, kurangnya fasilitas penunjang pendidikan, kondisi sekolah dan pembangunan infrastruktur hingga kekurangan jumlah guru serta kualifikasinya yang tidak sesuai.