Mencari Kebijakan yang Paling Bijak dalam Pembangunan Energi Terbarukan

Harga minyak bumi (crude oil) kini hampir menyentuh angka 70 USD per barrel, ini menjadi indikator bahwa pasar minyak dunia sedang bergairah saat ini, harga minyak bumi kembali normal setelah beberapa tahun terakhir berada pada angka +/- 40 USD per barrel. Penggunaan produk-produk minyak bumi dan turunannya sebagai salah satu tenaga penggerak perekonomian bangsa, utamanya sarana transportasi dan listrik kini mulai mengalami pergeseran kearah energi terbarukan. 35 ribu MW di janjikan oleh Presiden Jokowi sampai diakhir masa jabatannya sampai saat ini masih di angka 18-20 ribu MW, itu pun dengan asumsi semua pembangkit itu telah beroperasi dan menghasilkan listrik. 

Jika pemerintah berkomitmen terhadap listrik, bagaimana komitmen tentang sumber energi transportasi? Padahal penyedot sumber energi terbesar berada pada sektor ini. Mobil listrik yang pernah digaungkan keberadaannya kini hampir tinggal cerita, bapak Dahlan Iskan mencoba memulai start awal dengan bekerjasama dengan seorang ilmuan Ricky Elson, namun dapat dikatakan di jegal oleh kebijakan peraturan pemerintah. Riset dan pengembangannya dihentikan ditengah jalan dengan alasan kebijakan tadi. 

Di tahun 2017 ada sekitar 1.207 MW yang telah dilakukan penandatanganan kontrak untuk potensi EBT, dan yang paling mendapatkan prioritas adalah pada sektor air sebesar 754 MW disusul mini hidro sebesar 256 MW, dan sektor energi panas matahari sebesar 45 MW yang perlu digaris bawahi bahwa pernyataan ini adalah masih penandatanganan kontrak diatas kertas yang masih bisa gagal dalam pelaksanaannya karena berkaitan dengan kendala teknis dilapangan. 

Outlook energi 2017 yang telah diterbitkan oleh pemerintah menyasarkan pada pembangunan dan pengembangan EBT, potensi EBT diberbagai tempat ditanah air di petakan menurut potensinya masing-masing. Prioritas rasio elektrifikasi di daerah menjadi salah satu tolak ukur berkembangnya daerah tersebut selain jalur transportasi yang memadai.

 Memang tidak mudah untuk menggarap dan mengembangkan potensi EBT, salah satunya adalah terkait dengan pembebasan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kebijakan terhadap pembangunan seringkali merugikan masyarakat, apalagi yang berkenaan lagsung dengan tanah adat Pengkajian atas untung rugi tidak sepenuhnya diterangkan didepan, sehingga masyarakat terkadang dapat disulut dengan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan pemerintah sekali lagi diuji.

Penulis mengharapkan agar pembangkit yang berasal dari EBT ini dapat berjalan dengan lancar, tidak hanya listrik, sektor transportasi yang menjadi tulang punggung rantai pasok untuk menghasilkan harga produk menjadi murah dapat dikembangkan dan direalisasikan penggunaanya. Kebijakan pemerintah yang arahnya untuk kepentingan pribadi atau golongan harus dihilangkan, bagaimanapun integritas pemerintah sedang dipertaruhkan. Masyarakat Indonesia kini telah memiliki akses yang luas terhadap isu-isu pengembangan energi. Jika pemerintah tidak siap, banyak anak-anak muda yang futuris dari bangsa ini sanggup menggantikan mereka yang menjadi pemimpin saat ini untuk membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

Syaiful mansyur

Founder charcoalcenter.org