Di sisi lain, rakyat juga bertanya, ada apa di balik kepala kepolisian RI tidak diganti-ganti, meski presiden sudah diganti? Apakah ada kepentingan yang memang harus terus diamankan secara estafet?
Luar biasa negeri ini, meski di tengah bulan puasa, yang berkuasa seenaknya bagi-bagi kue jabatan. Orang Kaya Baru (OKB) pamer harta benda, meski apakah harta bendanya didapatkan secara halal atau tidak. Orang-orang yang mendapat gaji, tunjangan, hingga THR dari uang rakyat pun banyak yang bekerja tidak sesuai harapan. Sementara orang-orang serakah, memanfaatkan kondisi untuk korupsi.
Parahnya lagi, para konten kreator/tiktoker/youtuber/dll yang mencari makan dari media sosial, lihatlah perilaku mereka yang rata-rata menjadi OKB. Apakah mereka ada berpikir menjaga hati rakyat biasa yang dalam kesulitan hidup saat mereka beraksi demi cuan di medsos?
Di sisi lain, Rakyat biasa banyak yang belum mengenyam pendidikan. Yang memiliki ijazah sulit mendapatkan pekerjaan. Tetapi ribuan orang malah di PHK dari berbagai tempat kerja. Lihatlah orang-orang yang mengatasnamakan Ormas, sampai terang-terangan meminta THR dan berujung kisruh dan rusuh.
Lihatlah rakyat yang masih kelaparan. Jangankan menyiapkan diri untuk menyambut Idulfitri. Di keseharian saja yang ada dalam pikiran dan hatinya, "hari ini bisa makan atau tidak".
Berbeda kan dengan mereka yang,
(1) Hari ini mau makan apa? Tinggal memilih menu karena apa?
(2) Hari ini mau makan di mana? Tinggal memilih tempat karena apa?
(3) Hari ini mau makan siapa? Tinggal milih korupsi/manipulasi yang mana, karena apa?
Pertanyaannya, apakah pemerintah dan parlemen yang seharusnya paling bertanggung jawab kepada rakyat dapat menentaskan kesenjangan sosial ini? Jawabnya tidak. "Mereka" malah asyik masyuk mengerusi kepentingan dan demi keuntungannya sendiri, kelompoknya, golongannya, dinastinya, oligarkinya, cukongnya.
Mereka inilah golongan yang: Hari ini mau makan apa? Hari ini mau makan di mana? Hari ini mau makan siapa?
Mereka enak sekali bukan? Padahal, faktanya di negeri ini sedang dan terus terjadi kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik secara personal maupun kelompok. Di berbagai aspek, yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
Apakah solusi mengatasi kesenjangan sosial ini benar dilakukan oleh pemerintah dan parlemen? Terutama dalam memanfaatkan globalisasi untuk memajukan ekonomi bersama, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, pemerintah membuat kebijakan yang berada di luar masyarakat, pemerintah dan masyarakat berperan aktif untuk menekan tingkat kesenjangan sosial, dilakukan dengan konsisten dan masif? Jawabnya ... ?
Yang pasti di mana ada kesenjangan sosial, di situ ada kepentingan dan keuntungan yang diskenario demi tahta, kedudukan, jabatan, tetap dalam genggaman. Sebuah rekayasa yang tersusun, tersistem, dan masif (TSM).
