Memahami Presidential Threshold dan Cukong di NKRI

Bila apa yang diungkap oleh Ketua MPR RI benar, bahwa selama ini, partai politik dan elite partainya dibiayai oleh cukong, maka sejatinya Indonesia benar-benar sudah dalam kondisi "terjajah model baru". 

Rakyat tak lagi berdaulat, amanat pembukaan UUD 1945 pun hanya akan menjadi wacana, sebab para pemimpin negeri ini baik yang duduk di parlemen maupun pemerintahan pusat maupun daerah yang berdiri di atas partai yang mengusungnya bukan menjalankan amanah untuk rakyat, tapi menjalankan amanah dan mengabdi kepada para cukong. 

Bahkan terbaru, pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam sebuah video yang diunggah di YouTube menyatakan bahwa mempertahankan Presidential Threshold (PT) dalam pilpres merupakan sesuatu yang buruk untuk politik dan demokrasi Indonesia.

Mengapa Refly sampai mengungkap hal tersebut? Pasalnya, PT bisa membuat politik dan demokrasi Indonesia dibajak oleh pemilik modal (cukong), sebab mereka bisa "membeli" parpol yang ada di DPR.

Refly pun menuturkan bahwa:
"Agar tidak ada pasangan calon lagi yang dimajukan kecuali satu pasangan saja, yang barang kali bisa disetting para cukong," terangnya dalam sebuah video yang diunggah di YouTube.

Apa yang diungkap Refly, bukan isapan jempol apalagi mengada-ada, karena Refly mengaku pernah mendengar pernyataan dari seorang pengusaha bahwa untuk membeli parpol tidak perlu keluar duit banyak. 

Cukup sediakan Rp 1 miliar per partai. Artinya, jika di DPR hanya ada 9 partai, maka cukup mengeluarkan Rp 9 miliar. Lalu, dapat menguasai presiden dan wakil presiden, aparat, dan kekayaan Indonesia.

Wahai rakyat Indonesia, bila semua itu benar, baik apa yang diungkap Ketua MPR RI maupun Refly benar, ternyata begini kisah Indonesia sekarang. Namun, nampaknya melihat situasi, kondisi, dan apa yang terus terjadi, sampai pemerintah pun menyewa infulencer dan buzzer untuk memagari dan mengamankan diri, maka kisah ini memang bukan isapan jempol.

Cukong yang menguasai Indonesia, ternyata lebih makmur dari penjajah kolonial, karena hanya dengan modal membayar partai politik, maka mereka sudah dapat menguasai Indonesia dengan segala isinya. 

Sadarkah rakyat akan kondisi Indonesia yang sejatinya lebih terjajah dari penjajahan kolonial, karena yang menikmati keuntungan dan kesejahteraan adalah hanya partai politik dan para koleganya, dinastinya keluarganya, elite partainya?

Ternyata dengan menganut sistem PT, ada yang tidak diketahui oleh rakyat Indonesia selama ini. Sebab dengan sistem PT, negeri ini hanya jadi "bancakan" cukong dan partai besar dan koalisinya yang kini menguasai Indonesia.