Oleh : Siti NurKholisoh
   Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap orang. Karena pentingnya pendidikan, pemerintah mensyaratkan pendidikan minimal 9 tahun dan disarankan hingga perguruan tinggi. Tujuan pendidikan tidak lebih dari untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi dan kecerdasan anak. Harapannya agar potensi dan kecerdasan anak yang tumbuh dan berkembang memiliki pengetahuan yang bermutu, kreativitas yang baik, kesehatan fisik dan mental, kemandirian, dan kepribadian yang baik, dan ketika bekerja di masyarakat akan tumbuh menjadi individu yang berguna dan mampu memberikan kontribusi yang baik.
   Di antara 11,9 juta penduduk Banten, 5,7% adalah miskin (BPS 2015). Namun jika kita menghitung dari rumah tangga rentan hingga rumah tangga miskin, proporsi kemiskinan akan mencapai 22,34% (dihitung berdasarkan data PPLS 2015). Jika angka kemiskinan ini secara kasar diterapkan pada jumlah siswa SMA / SMK SKHN Negeri untuk mendapatkan perkiraan jumlah siswa miskin, menurut pernyataan penduduk miskin BPS diperkirakan akan ada 22.343 siswa miskin. Sementara itu, mengacu pada laporan kemiskinan PPLS, diperkirakan terdapat 86.805 siswa miskin.
Adanya program pendidikan gratis di Banten yang digagas oleh Pemprov Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis SMA/SMK/SKHN Negeri. Dan disambut gembira oleh masyarakat Banten, yang merupakan suatu keadilan bagi masyarakat Banten itu sendiri.
   Tubagus Ibnu Nurul Ibadurachman, Ketua Federasi Inovasi Banten (BI), mengatakan rencana pendidikan gratis Pemprov Banten yang digagas Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Wahidin Halim-Andika Hazrumy belum terealisasi. Program pendidikan gratis yang dijanjikan dan menjadi janji politik Gubernur Banten faktanya tidak ada. Tahun 2017, 2018, 2020 Bosda nol rupiah. Hanya saja di tahun 2019, Bosda direalisasikan sekitar 4 juta rupiah persiswa dan karena desakan sekolah-sekolah saat itu. Menurut Ibnu, hal ini karena dalam kurun waktu satu tahun di bawah kepemimpinan WH-Andika, hanya rencana yang sudah ada seperti BOS dan BOSDA yang masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya.
   Pelaksanaan pendidikan gratis masih jauh, karena BOS sendiri selalu terlambat. Pak WH-Andika memimpin Banten pada Mei 2017. BOS datang terlambat di triwulan kedua Mei. Kami pikir itu wajar karena kami baru duduk, tetapi BOS masih sangat terlambat di triwulan ketiga. Itu juga di akhir triwulan keempat. Dan di triwulan pertama dan kedua tahun 2018 itu masih sangat terlambat. Selama ini BOSDA yang sebenarnya dikelola oleh pemerintah daerah tidak lebih dari BOS. Bagaimana bisa digunakan secara gratis? Anggaran yang tersedia selalu terlambat. Terkait keterlambatan alokasi dana BOS dan BOSDA, Ibnu meminta pemerintah provinsi melakukan kajian. Ini harus dievaluasi, kalau masalahnya ada di birokrasi, baru selesaikan masalah birokrasi. Selama ini belum ada evaluasi dari pemerintah, dan BOS disalurkan secara triwulanan bukan tahunan.
   Pergub Banten No. 31 tahun 2018 melarang sekolah untuk meminta atau ikut serta dalam dana masyarakat. Adapun Pasal 32 Pergub yang membolehkan partisipasi sukarela dana masyarakat, dalam praktiknya sulit menerapkannya dengan kemampuan perencanaan manajemen pengajaran yang terbaik dan tepat. Pendidikan gratis merupakan "bencana" di bidang pendidikan di Banten. Sekolah menjadi korban karena menjanjikan sekolah gratis kepada masyarakat. Namun, dukungan yang diberikan APBD Banten berupa Bosda baru terealisasi selama satu tahun, dan kepala sekolah takut membebankan biaya kepada masyarakat. Pendanaan, karena akan dianggap sebagai pemerasan, namun di sisi lain, kebebasan pendanaan pendidikan di Provinsi Banten hanya bergantung pada pemerintah pusat yaitu Bosda, tetapi tidak cukup.
   Banten terus membekali masyarakat dengan istilah pendidikan gratis, termasuk janji selama wabah Covid 19 bahwa Pemprov Banten berkomitmen pada dunia pendidikan. Hal ini hanya janji karena anggaran Bostar sebesar 5,5 juta orang, termasuk Permintaan internet belum terealisasikan dan masih banyak pelajar yang belum mendapatkan kuota internet tersebut.
   Saat ini yang dimaksud adalah pendidikan gratis di Negeri Banten ini mendukung dana Bosnas yang disediakan oleh pemerintah pusat. Setiap siswa mendapat sekitar 1,5 juta SMA, dan setiap siswa bisa mendapat 1,6 juta SMK. Uang ini jauh dari cukup, karena Listrik, Internet, dan gaji guru dan non-PNS serta operasional sekolah. Intinya, beban dana untuk semua sekolah hanya berasal dari Bosnas. Padahal, jika Pemprov Banten tidak mampu membiayai pendidikan gratis, maka tidak perlu memaksakan diri, apalagi terus membangun citra dan wawasan untuk pendidikan gratis, sementara sekolah semakin bergelut. Lemahnya situasi sistemik sekolah akibat komitmen politik sekolah gratis "terikat sandera", yang mendapat respon tanpa pemahaman yang jelas, patut dianggap sebagai kejahatan di bidang pendidikan karena "mencekik" Provinsi Banten. Potensi untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan dalam mengembangkan masa depan yang lebih baik.
   Selama ini pihak sekolah sangat cemas, bukan karena Pemprov Banten kekurangan dana BOSDA, melainkan karena kepala sekolah tidak mengetahui Pergub 23 tahun 2017 akan menggunakan dana BOSDA.
*Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fisip, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
