Hampir 20 tahun Indonesia mengadopsi sistem politik demokrasi dari negara maju, namun hingga hari ini terbukti kehidupan rakyat Indonesia masih belum mengalami kemajuan berarti secara kualitas sumber daya manusia  (SDM) dan pembangunan ekonomi. Masyarakat Indonesia secara umum sudah terdidik baik, namun belum merata memahami bagaimana menjalankan kehidupan bernegara pada hakekatnya. Sehingga semakin jauh dirasakan kebersamaan sebagai saudara sebangsa, terpecah dan ricuh dengan mengklaim bahwa kelompoknya lebih baik dari kelompok lainnya. Hidup dalam ruang demokrasi bukan demikian maksudnya, jelas bahwa setiap orang diberi ruang kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya namun dengan penuh tanggung jawab, karena ada ruang orang lain yang juga harus dihormati agar walau berbeda pandang tetap dapat terkendali baik serta semakin mencerdaskan dan menguatkan hubungan sebagai sesama anak bangsa.
Inilah yang harus dipahami lebih dulu oleh seluruh warga negara Indonesia (WNI) agar proses demokrasi dapat dijalankan dan terdukung baik dengan lingkungan sosial yang aman, tenang maka dapat menemukan solusi bersama yang menjadi harapan.
Politik demokrasi berfokus pada tujuan menyelesaikan seluruh persoalan bangsa yang muncul, dengan prinsip masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Juga berfokus pada hal-hal yang fundamental/urgent segera teratasi, agar rakyat bisa mengembangkan kreatifitas dan produktifitasnya. Untuk dapat mewujudkan situasi yang kondusif ini, dibutuhkan karakter SDM Indonesia yang mumpuni dalam arti memiliki integritas (jujur dapat dipercaya), kapabilitas dan sudah selesai dengan diri sendiri agar tugas pokok politik dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan rasa bahagia tercapai.
Tetapi yang dirasakan saat ini semakin memprihatinkan alih-alih masyarakat tercerahkan justru sebagian kelompok masyarakat lebih suka menjatuhkan kelompok lain yang dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Mengapa hal ini terjadi dan semakin terang-terangan? Jika awal demokrasi dilakukan character assassination (pembunuhan karakter) secara tersembunyi tapi saat ini diucapkan dan dilakukan secara terbuka, misal seperti statemen dari sekjend  PDIP yang kira-kira mengatakan tidak akan berkoalisi dengan partai Demokrat, jika berkoalisi dengan partai Demokrat itu sama dengan bunuh diri. Kemudian kelompok GPK-PD yang dikomandoi oleh Moeldoko sebagai staf khusus presiden RI juga terang-terangan melakukan upaya pelemahan kepada partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan mengajukan gugatan ke Menkumham atas penolakan keputusan KLB Deli Serdang lalu tapi dengan mengatas namakan DPP partai Demokrat. Tentu ini menjatuhkan kredibilitas partai Demokrat yang sah di mata publik yang wajib dikounter oleh partai Demokrat pimpinan AHY agar publik tercerahkan.
Sejatinya bagi mereka yang berakal bahwa effort yang dimiliki bisa diarahkan dan digunakan untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi kehidupan berbangsa menjadi lebih bermakna daripada mengganggu partai politik yang sudah ada dan kader yang ada di dalamnya juga memiliki hak politik yang sama sebagai WNI.
Jika politik demokrasi belum dewasa maka hal-hal yang tidak substansial terus yang menjadi bahasan padahal masih banyak persoalan bangsa yang harus dituntaskan dan butuh kebersamaan dan sepakat untuk menyelesaikannya.
AHY sebagai center of gravity atau pusat gravitasi atau sebagai pusat daya tarik nasional saat ini sudah berhasil terbukti selalu menjadi pusat perbincangan nasional dan membuat sebagian kelompok tidak bahagia, namun itu tidak menjadi kendala yang terus diratapi tetapi harus mampu menyempurnakan perjuangan sebagai bukti pemimpin yang matang dalam menjalankan politik demokrasi nasional.
