Prabowo dengan KMP-nya tidak bisa menerima hasil pilpres lalu protes-protes dan kemudian menggugat KPU ke MK, masih bisa kita terima.
Prabowo dengan KMP-nya kecewa dengan keputusan MK tetapi akhirnya menerima, kita pun bisa mengerti.
Prabowo dengan KMP-nya melakukan manuver-manuver, yang terakhir dengan bermaksud merubah pilkada langsung menjadi pilkada oleh DPR, kita mulai tidak bisa menerima. Kita (civil society) bergerak, dengan berbagai cara, supaya kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat.
Setelah kita sekian lama berteriak menentang kehendak Prabowo dan dedengkot KMP, akhirnya muncul secercah harapan, presiden kita: SBY mendengar suara kita-kita. Sangat tepatlah SBY mendukung kita-kita, karena semenjak pemerintahan SBY-lah dikenal pilkada langsung. Sangat aneh, kalau dalam pemerintahannya 1o tahun SBY menyaksikan pilkada langsung tiba-tiba ingin setelah tidak berkuasa nanti pilkada dilakukan oleh DPRD. Toh kekurangan dari pilkada langsung selama ini tidak terlepas dari kelemahan pemerintahan SBY juga.
Kita memberi apresiasi kepada SBY, lalu kepada Partai Demokrat yang mendukung pilkada langsung. Di pikiran kita, kalau Demokrat pro pilkada langsung, maka dengan dukungan fraksi Demokrat DPR, maka kehendak KMP akan pupus, RUU Pilkada akan tetap mencantumkan pilkada langsung. Maka, sampai malam hari pada Kamis (25/9), di gedung DPR dan di luar gedung DPR, nama Demokrat dan SBY masih dielu-elukan. "Hidup Partai Demokrat, Hidup SBY".
Tetapi, dini hari, Jumat (26/9), di gedung DPR terjadi kegaduhan yang sungguh membuat hati miris. Pertama, miris karena kalangan anggota DPR yang terhormat, selain berlarut-larut mengambil keputusan tentang RUU Pilkada, juga dibarengi dengan ricuh. Kedua, miris karena ternyata Demokrat tengah mempertontonkan sandiwara politik yang sangat memuakkan. Demokrat ternyata tidak mendukung pilkada langsung, karena mereka "walk out" saat menjelang voting. Terlepas apapun alasannya, faktanya mereka tidak mendukung pilkada langsung, yang berarti mendukung pilkada oleh DPRD.
Hari ini, Jumat. 26 September 2014 pantaslah disebut sebagai hari "Hari Berkabung Kedaulatan rakyat". Wakil rakyat di DPR, yang dipilih melalui pemilihan langsung pada pileg 2009, yang sebagian masih terpilih dalam pileg 2014 telah mencabut hak pilih rakyat terhadap pimimpinnya.
Harus kita catat, Â pencabutan hak pilih rakyat ini adalah dimotori Prabowo dan didukung oleh elit-elit partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN, dan PPP.
Harus kita catat pula, terjadinya pencabutan hak pilih rakyat terhadap pemimpinnya ini tidak terlepas dari permainan politik Presiden kita SBY dan partai yang dipimpinnya Partai Demokrat. Beberapa hari lalu, kita sempat menempatkan SBY dan Demokrat sebagai calon pahlawan kedaulatan rakyat, tetapi dengan terpaksa kita harus mencabutnya dan menyebut mereka sebagai penipu rakyat.
Tetapi, apapun yang terjadi hari ini, jarum jam sejarah tidak mungkin berputar lagi. Walaupun ada upaya untuk mengebiri kedaulatan rakyat, oleh Prabowo, KMP, dan Demokrat, tetapi pasti itu tak akan mampu menghacurkan "suara dan kehendak rakyat Indonesia".
Mari kita jadikan hari 26 September ini sebagai "hari Berkabung Kedaulatan Rakyat" Kita wajar berkabung, tetapi kemudian kita harus bangkit. Saya percaya, kedaulatan rakyat akan tetap tegak di bumi Indonesia. Bahkan, semenjak hari ini, rakyat akan semakin cerdas dan bijak, dan akan lahir pemimpin-pemimpin rakyat yang sesungguhnya. Pemilihan Presiden oleh MPR dan pilkada oleh DPRD sudah out of date, sudah masa lalu, sudah tidak ada lagi tempat di negara demokrasi Indonesia.
Hidup kedaulatan rakyat Indonesia.
