                                                        Operasi Penegakan Hukum
Sekelompok kriminal bersenjata telah meluaskan jaringannya dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga pemerintah sulit untuk menjangkau jaringan sekelompok kriminal.
  Dalam hal ini pemerintah mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam menumpas konflik yang ada di Papua sehingga tidak banyak lagi korban yang berjatuhan maka dari itu pemerintah terus mengikuti perkembangan situasi keamanan terutama adanya paskah Oma konflik takabe tentang sekelompok teroris yang telah meresahkan masyarakat.
  Tujuan diadakan literasi hukum bagi masyarakat agar kita memahami pentingnya hukum dalam hak asasi manusia sehingga konflik yang ada di Papua tidak berkepanjangan maka pemerintah mengambil tindakan adanya penegakan hukum.
  Oleh karena itu pemerintah serta masyarakat bersatu padu untuk menyelesaikan masalah konflik yang ada di Papua saat ini.
  Jika disebut operasi menegakkan hukum mengapa berimplikasi pada penembakan dan penyiksaan, yang mengakibatkan adanya korban sehingga pihak yang diindikasikan sebagai pelaku yang melanggar hukum tewas.
  Dalam konteks operasi penegakan hukum pihak yang diduga pelaku ditangkap dan diproses hukum dan dampak dari eskalasi konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok pejuang kemerdekaan Papua selama 2020, warga di berbagai kabupaten ketakutan dan pengungsi dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat di wilayah itu agar bisa kembali melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut dan terancam keselamatan jiwa mereka akibat ulah yang terus melakukan teror penembakan warga sipil apa tugas pemerintah maupun aparat keamanan sehingga masyarakat ini arahan agar seluruh kepala daerah di provinsi Papua barat gubernur maupun Bupati harus bertanggung jawab atas keamanan di wilayah tersebut.
 Masyarakat akan merasa tertekan dengan aksi teror KKB. Hal itu dikawatirkan dapat meruntuhkan tingkat kepercayaan Nya kepada jajaran polri sebagai pegawai dan penegakan tim Timnas di tengah-tengah masyarakat.
Oleh karena itu operasi penegakan hukum di wilayah Papua khususnya di wilayah wilayah yang diidentifikasi sebagai sarang bagi aktivitas teror KKB perlu kiranya sebagai dilakukan jajaran polri koperasi penegakan hukum sepertinya perlu untuk memulihkan kepercayaan masyarakat setempat kepada jajaran polri. Selain itu operasi penegakan hukum juga perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri jajaran kepolisian yang bertugas di wilayah Papua agar terbebas dari tekanan psikologis dari lkb penataan sistem hankam dan Intel di Papua juga perlu dikaitkan dengan kebijakan pusat untuk Koramil di wilayah tersebut ini perlu karena masyarakat yang akibat konflik bersenjata operasi penegakan hukum terkait dengan kebijakan pusat untuk menambah pos Koramil di wilayah tersebut ini perlu karena masyarakat yang trauma akibat konflik bersenjata operasi penegakan hukum terkait aksi kekerasan anggota KKB itu perlu kiranya secara simultan dan berkelanjutan dan pararel dengan kontribusi untuk menghadapi upaya memutar balikan fakta dan kampanye negatif anggota KKB baik melalui medsos dan juga melalui media online.
  Kondisi rotun di Papua belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik titik dalam pendekatan negara terhadap rakyat Papua masih nampak sehingga dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas bila dibandingkan sebelum era opsus justru mengembali perubahan-perubahan yang dimaksud kekerasan yang dilakukan oleh aparat tidak vulgar jika dibandingkan era orde baru. Namun dari sudut pandang otonomi khusus Papua justru mengalami sebuah kemunduran di katakan demikian sebab dalam aturan khusus mengatur tentang pemenuhan, penegakan HAM rumah demokratisasi serta proteksi terhadap perlindungan hak-hak masyarakat Papua.
Perlawanan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sudah semakin tersudut, setelah operasi gabungan personel tni-polri lewat satgas memang Kawi terus melancarkan pemberangusan terhadap kelompok yang sudah di organisasi terorisme oleh pemerintah titik salah satu kebijakan tersebut dengan menempatkan atau mengirimkan personel militer. Dengan tugas pokoknya selain menjaga wilayah perbatasan langsung dengan PNG juga merendam aksi atau pergerakan TPN/OPM. Kehadiran Militer mempunyai tugas mempertahankan kedaulatan NKRI titik di kalangan militer keutuhan NKRI adalah harga mati dan gagasan untuk memisahkan dari NKRI bertentangan dengan hukum. tetapi juga terhadap masyarakat Papua yang dianggap sebagai basis kekuatan OPM. Selain dalam bentuk kekerasan fisik, masyarakat juga mengalami kekerasan non fisik akibatnya masyarakat mengalami trauma luar biasa kisah duka mereka pun diceritakan turun-temurun hingga saat ini.
