Prabowo Beruntung, Polisi Masih Anggap Tokoh Bangsa

Skenario rusuh (chaos) sudah diprediksi banyak pihak bila Prabowo - Sandi kalah. Terbukti prediksi itu tepat, selama ini kubu Prabowo dengan dukungan kelompok garis keras sudah memprovokasi selama berbulan - bulan bahwa Prabowo pasti menang, kalau kalah pasti dicurangi. 

Klaim tersebut dipompakan ke pikiran para pendukungnya dengan bumbu - bumbu agama, hasilnya penguatan militansi dengan menyingkirkan akal sehat. Doktrin agama memiliki tingkat kekokohan tertinggi dalam benak manusia, orang bisa meninggalkan keyakinan terhadap ideologi tapi sulit terhadap doktrin agama.

Ternyata metode ini berhasil menjadi pengikat loyalitas pendukung Prabowo. Padahal sosok Prabowo tidak ada yang spesial, masih banyak jenderal militer lebih pintar dan cerdas darinya. Hanya nasib pembedanya, Prabowo terdongkrak karir dan popularitasnya karena menantu Soeharto. 

Sejak aktif di militer Prabowo sudah membangun kekuatan politik, tak heran bila partainya langsung meroket saat ikut kontestasi Pemilu. Sudah tiga kali ia ikut Pemilu tapi tidak pernah berhasil, saat berpasangan dengan Megawati dikalah SBY - JK, berpasangan dengan Hatta Rajasa dikalahkan JKW- JK, pada pemilu ini kembali kalah dari JKW yang berpasangan dengan KH Maruf Amin.

Bila dinalar sederhana, faktor keburuntungan Prabowo buruk, berpasangan  dengan siapapun selalu kalah. Mungkin kalau sedikit mengalah pada pemilu lalu berpasangan dengan JKW lain cerita. Bandingkan dengan JKW sejak pemilihan sebagai Walikota sampai Presiden belum pernah kalah. Ironis, JKW ibarat juara tanpa tanding, lawan siapa pun selalu menang. Hal ini bisa jadi menjadi sumber keirian para politisi nasional, bisa jadi juga Prabowo.

Kegeraman kubu 02 makin menjadi - jadi setelah JKW menunjukan prestasi gemilang. Lalu dicarilah narasi - narasi untuk menghancurkan reputasi pribadi dan kinerja di pemerintahan. Faktanya rakyat tidak mudah dibohongi, mereka tahu pemimpin seperti apa yang mereka inginkan. 

Apakah Prabowo bisa dimintai pertanggungjawaban bila terjadi kerusuhan akibat provokasi penolakan  hasil Pemilu ?  Pihak kepolisian pun tampak berhati - hati terhadap Prabowo, terhadap Kivlan, Eggy, Kepolisian bisa menciduknya.  Terbukti Kepolisian menarik kembali surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Prabowo. 

Sejarah 1998  terulang, Dewan Kehormatan Militer (DKM) saat itu juga tak berani memberikan merekomendasikan Prabowo paska kerusuhan Mei 1998 ke Mahkamah Militer. Polisi beralasan bahwa Prabowo adalah tokoh bangsa dan patut dihormati, artinya kalau para pengikutnya bisa disikat.  Sebuah alasan kurang tepat, tokoh bangsa atau siapapun bila terbukti melakukan tindakan pengkhianatan terhadap NKRI wajib diproses hukum.

Pada era Orde Lama tidak sedikit para pejuang kemerdekaan yang akhirnya berkhianat ikut dalam pemberontakan fisik. Bahkan ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo melarikan diri ke luar negeri setelah terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera. Aksi pemberontakan ini melibatkan militer aktif dan politisi dari Partai Sosialis Indonesia. Sumitro adalah kader utama PSI, pemerintah Orla lalu membubarkan PSI.

Dalam setiap pertarungan kelompok atau elit politik, rakyat kecil, kelompok minoritas selalu menjadi korban terbesar. Pada masa transisi dari Orba ke Reformasi, tak terhitung nyawa manusia melayang, juga dari Orde Lama ke Orde Baru. Sejarah selalu mencatat, korban terbesar adalah orang - orang biasa. 

Bila eskalasi politik memanas dan pendukung Prabowo mulai kehilangan kontrol, mestinya  SPDP terhadap Prabowo harus dilanjutkan. Jangan sampai kita mengulang kesalahan sejarah seperti tahun 1998.