Era sekarang disebut sebagai zaman kebangkitan anak-anak muda di berbagai bidang, terutama di industri kreatif dan tehnologi. Tapi sedikit anak zaman now --sebutan generasi milenial-- untuk merintis jalan politik sebagai penggiat antikorupsi.
Ternyata ada juga seorang Tsamara Amany, sosok milenial yang terpesona dengan gerakan anti-korupsi. Lepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, patut diacungi 2 jempol. Entah magnet apa sehingga mahasiswi Universitas Paramadina ini tergiur.
Debutnya terjun ke dunia politik praktis dan mendalami gerakan antikorupsi membuat media mengidolakannya. Apalagi saat polemiknya di media sosial soal KPK dengan Wakil Ketua DPR RI, Fahry Hamzah yang memojokan KPK berkait kasus e-KTP.
Di mana dalam kasus ini sejumlah anggota DPR RI periode sebelum dan yang masih menjabat diduga terlibat. Puncaknya sosok Tsamara bertemu juga dengan Fahry dalam satu panggung di acara Indonesian Lawyer Club (ILC), TV One. Dalam debat tersebut tidak penting lagi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Satu hal yang bisa ditarik kesimpulan, ada sebuah harapan baru tentang sikap kaum milenial terhadap korupsi yang terwakili ke publik lewat Tsamara.
Sedikit ironi bahwa Fahry Hamzah, seorang politisi yang besar dari organisasi mahasiswa KAMMI, dulunya getol sekali berdemonstrasi menyuarakan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Belakangan terkesan sebagai sosok prokorupsi mata publik lewat pembelaannya terhadap rekan-rekannya di DPR RI. Bahkan mantan anggota DPR dan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Mahfud MD menyentilnya di media sosial.
Ternyata, bnyk yg dulu galak menjatuhkan Pak Harto krn KKN skrng jd koruptor atau pendukungnya. Gila, reformasi diartikan gantian korupsi.--- Mahfud MD (@mohmahfudmd) September 18, 2017
Polemik soal KPK vs DPR menegaskan keberpihakan Tsamara sebagai wakil generasi millenial antikorupsi. Mestinya Tsamara juga paham risiko perjuangan ini, karir, kehidupan pribadi bahkan nyawa bisa menjadi taruhannya. Untuk lebih menguatkan lagi, Tsamara yang ingin melanjutkan misinya lewat jalur legislatif. Gerakan antikorupsi akan menjadi pijakannya untuk meraih kursi dan mewarnai parlemen dan eksekutif dengan isu antikorupsi.
"Tanggung jawab pencegahan korupsi di Indonesia bukan pada KPK semata -mata, tapi kita semua," ujarnya di DPP PSI beberapa waktu lalu saat mendeklarasikan "Gerakan Solidaritas Muda Lawan Korupsi" yang dimotorinya.
Menurut Tsamara, mengapa generasi millenial sering dinilai bersikap apolitis? Karena melihat perilaku partai politik tidak memberikan harapan. Terbukti, menurut Tsamara kira-kira 30 persen tersangka korupsi di KPK adalah kader partai politik.
"Menurut laporan tahunan KPK dari tahun 2004 - 2016, 32 persen orang yang ditangkap KPK ada kader-kader partai politik," tegasnya.Â