Pada periode ke-2 kali ini. SBY tampaknya masih belum berubah. Beliau masih plin-plan, kurang tegas, ragu-ragu, dan selalu mengutamakan pencitraan. Ujung-ujungnya selalu melontarkan wacana yang tak ada ujungnya, konyolnya, hal ini diikuti oleh bawahannya. Terlebih lagi para petinggi Partai Demokrat.
SBY adalah salah satu pemimpin negara yang memiliki latar belakang militer, dan satu-satunya pemimpin negara yang berlatar belakang militer yang tidak berani bertindak tegas. Ucapan dan instruksinya selalu berputar-putar dan tidak langsung pada sasaran, sehingga terkadang menimbulkan multi tafsir bagi para bawahannya. Jika kita ingin mengatakan satu huruf saja misalnya 'A', maka pejabat kita akan mengatakan 'ABC', atau mungkin 'BDCA', atau 'NGGAK', atau 'KIRA', atau apa sajalah yang penting ada 'A' nya, malahan kadang-kadang bahkan hampir sering, cuma ingin mengatakan satu huruf saja seperti 'A' tadi, pejabat kita akan berputar-putar dulu dengan mengatakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan 'A' tadi. Ee...malah kesimpulan dari ucapannya adalah 'PQR', yang tidak ada 'A' nya sama sekali.Bingung kan...sama saya juga bingung.
Kembali ke soal koalisi, sebaiknya SBY sebagai pemegang hak prerogatif atas bawahannya membuat penilaiannya berdasarkan kinerja bukan berdasarkan atas latar belakang. Dan SBY harus memberi jaminan tidak akan mengeliminasi bawahannya selama kinerjanya baik. Jadi mereka bisa bekerja dengan tenang, dan malahan bisa memacu mereka untuk terus menghasilkan kinerja yang baik.
Jadi tidak etis rasanya jika ada bawahan SBY yang kinerjanya bagus malah dicopot cuma karena partainya tidak sejalan dengan tim koalisinya. Lagipula SBY tidak perlu khawatir jika ada perlawanan dari anggota koalisinya sendiri, selama kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan hati nurani rakyat. Untuk itu, cepat ambil tindakan dan jangan ragu-ragu.
