Mohon tunggu...
Siek ImmanuelSteven
Siek ImmanuelSteven Mohon Tunggu... Wiraswasta

pelajar

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara

Orang Berdasi yang Gila Materi

19 Mei 2019   11:55 Diperbarui: 19 Mei 2019   12:06 0 1 1 Mohon Tunggu...

Kasus korupsi seperti tidak ada habisnya di negara demokrasi ini, dimana semua pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyat dengan harapan mereka dapat membangun negara ini menjadi lebih baik lagi. 

Namun hanya janji -- janji palsu yang diberikan, bahkan sumpah yang dilakukan atas nama agama masing -- masing diingkari hanya demi harta semata. Semua harapan menjadi sirna dan malah merugikan kita semua akibat korupsi yang dilakukan.

Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila ke-4 dasar negara kita, Pancasila. Dimana dikatakan bahwa "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", yang menunjukkan bahwa mereka yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negara ini hendaknya dapat bersikap hikmat dan bijaksana sesuai dengan suara rakyat dan aturan yang berlaku.

Segudang kasus korupsi telah terjadi di Indonesia, salah satunya yang akhir -- akhir ini terjadi yaitu kasus korupsi dalam pembuatan e-KTP. Pengadaan e-KTP yang dimulai pada tahun 2010 ini awalnya berjalan dengan baik dibawah pengawasan KPK, BPK, dan BPKP atas perintah menteri dalam negeri pada waktu itu, Gamawan Fauzi. 

Namun, terjadi banyak kejanggalan sejak proses lelang tender dan mulai terjadi kecurigaan dari berbagai pihak terhadap proses pengadaan e-KTP termasuk KPK. 

Penyelidikan demi penyelidikanpun dilakukan hingga akhirnya terbukti bahwa terjadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat DPR antara lain Sugiharto, Andi Narogong, Irman, Anang Sugiana, dan Setya Novanto. Kerugian yang dialami negarapun cukup besar, yaitu mencapai Rp 2,314 triliun.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seperti kasus e-KTP sangat tidak layak dilakukan di Indonesia yang memegang teguh Pancasila sebagai dasar berperilaku. 

Hendaknya warga Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya dan dapat memilih pemimpin yang tepat bagi negara kita, juga pihak berwenang memperketat pengawasan kinerja para pejabat negara, dan terutama bagi para pemimpin yang dipercaya oleh rakyat hendaknya berperilaku jujur dan tidak merugikan negara dengan tidak melakukan korupsi, sehingga Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.