Netizen: Mengapa Pemerintah Tampak Takut Menghadapi Ormas?

Kenapa di masa pemerintahan Jokowi saat ini seolah-olah memberikan tempat kepada seorang HRS, dengan seenaknya sendiri membuat kerumunan masyarakat dengan jumlah besar. Padahal kita ketahui bersama bahwa saat ini Jakarta sedang menerapkan PSBB. 

Melihat sosok Jokowi, tidak bisa kita hakimi dengan apa yang sudah dia lakukan saat ini. Kita harus melihat dulu track recordnya, apa yang sudah dia jalankan, baru kita bisa mengambil kesimpulannya. Seperti siapa Jokowi itu dan bagaimana karakternya, jikalau Jokowi takut dengan ormas, maka ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) tidak akan pernah ia lakukan pembubaran. 

HTI atau kepanjangan dari Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebuah ormas yang menurut saya bukan ormas sembarangan, laba mereka yang jumlahnya fantastis dipasok dari luar negeri. Wajar saja kalau umat mereka sangat militant karena memegang konsep pemikiran negara khilafah, yang artinya "sebagai sebuah perjanjian dengan tuhan". 

HTI merupakan ormas yang mempunyai pemikiran sangat ideologis, jejak HTI di berbagai penjuru dunia selalu di akhiri dengan rencana kudeta berdarah. Umat mereka tidak main-main di saat demo-demo besar, mereka akan menyusup ke dalam dunia militer dan mempengaruhi para tentara supaya melakukan pemberontakan. HTI sangat paham, ketika sebuah strategi kudeta tanpa melibatkan tentara bukanlah sebuah kudeta, karena para prajurit militer-lah yang memegang kendali senjata. 

Kembali ke topik pembahasan, pada periode pertama Jokowi memimpin indonesia pada tahun 2014 saja. Jokowi sudah dihadapkan dengan para mafia migas dan mafia pangan, yang selama ini mendapat keuntungan sebesar triliunan rupiah setiap bulannya. Kalau Jokowi berani menghadapi para mafia elit itu, apakah mungkin Jokowi takut berhadapan dengan para ormas radikal yang jumlahnya hanya segelintir itu? 

Jadi, premis menurut saya mulut netizen itu, yang menganggap bahwa Jokowi takut dengan sebuah ormas berbaju agama, tentu saja itu keliru besar. Bangunan logika mereka runtuh ketika saya paparkan dengan fakta dan sejarah seperti apa yang pernah Jokowi lakukan saat memimpin di periode pertamanya.

Lalu ada lagi yang menjadi pertanyaan lalu mengapa dengan seorang HRS, Jokowi seperti kehilangan wibawanya? Mari kita uraikan dahulu, apa sih definisi wibawa itu?

Apakah kalau seorang kepala negara jika dihadapkan dengan salah satu pemimpin ormas kecil itu berarti sudah berwibawa? Jelaslah bukan level seorang kepala negara, Jokowi tidak ingin dijadikan sebagai alat panjat sosial oleh HRS supaya dirinya dianggap menjadi lebih besar. HRS biarkan saja menjadi urusannya Gubernur DKI, sekaligus kita perlihatkan pada masyarakat luas bagaimana tindakan seorang kepala daerah jika menghadapi situasi seperti itu di wilayahnya. 

Saat ini kan negara kita sudah menganut era otonomi daerah, masak iya sedikit-dikit selalu presiden yang harus turun tangan. Lalu, Gubernur dan Walikotanya kerjanya seperti apa? 

Presiden Jokowi itu punya urusan yang jauh lebih besar dan penting, seperti bagaimana meningkatkan ekonomi rakyatnya dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, lalu bagaimana cara mengelola kekayaan alamnya supaya bisa mensejahterakan bangsanya, urusannya sudah puluhan ribu triliun, bukan malah receh semisal menghadapi HRS yang kelihatannya besar tetapi sebetulnya dia rapuh di dalamnya. 

Urusan HRS bukan menjadi urusan Presiden, dan sangat tidak layak untuk diperhatikan. Kalau dia dibahas, nanti malah tambah besar kepala. Urusan HRS itu hanya ada di Jakarta saja, sedangkan Indonesia ini luas, bukan hanya Jakarta saja, terdapat 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota yang harus diurus dan sebagian besar dari mereka gak peduli banget dengan Rizieq.