Tampaknya banyak pihak yang kaget, kecewa, bahkan sakit hati, ketika Ignasius Jonan tetap dipertahankan sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai lobi dan intrik yang gencar dilakukan ternyata nihil hasilnya.
Barisan yang kecewa dan sakit hati adalah mereka yang sudah merasa sangat nyaman berada di comfort zone industri migas, minerba, dan ketenagalistrikan. Mereka yang sakit hati dan kecewa berat adalah mereka yang mengeruk keuntungan besar selama bertahun-tahun dari praktek ala mafia dan kerja tidak efisien yang merugikan negara dan rakyat.
Mereka inilah yang terus menerus menghembuskan isu Jonan akan diganti sebagai Menteri ESDM dan digeser ke pos yang lain. Bahkan hingga detik menjelang reshuffle Rabu 17 Januari, isu itu terus dihembuskan. Tujuannya apa lagi kalau bukan mengepung Jokowi dengan opini untuk melengserkan Jonan.
Kelompok sakit hati itu makin gelap mata ketika hari itu juga, Rabu 17 Januari malam, Jonan mendapat award bergengsi dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jonan diganjar Lifetime Achievement Award karena dinilai berhasil dalam implementasi change management alias manajemen perubahan, baik saat menjabat Dirut KAI maupun sebagai pejabat publik. Tokoh lain yang mendapat award prestisius itu adalah nama besar yaitu Prof Dorodjatun Kuncoro-Jakti dan Tanri Abeng.
Tulisan di Kompasiana dengan nama samaran alias nama palsu Bajak Laut berjudul "Dibalik Kisah Jonan" adalah ekspresi paling telanjang dari barisan sakit hati itu. Bajaj Laut dengan geram mengumbar karangan dan informasi fiktif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di balik kalimat yang runtut dan sistematis dia memberondongkan info tanpa dasar, tanpa bukti, dan otak atik gathuk belaka.
Tujuannya jelas, merusak dan menghancurkan reputasi dan nama baik Jonan. Tidak ada satu pun isi tulisan tendensius itu yang didukung dengan fakta dan bukti.
Mengapa harus menghabisi Jonan dengan cara culas dan keji seperti itu? Jawabannya jelas, kebijakan Jonan bersama Wamen Arcandra Tahar pelan tapi pasti telah mengubah wajah industri energi, migas, dan minerba. Mereka yang selama ini mengeruk untung dari praktek-praktek tidak efisien merasa terusik dan kebakaran jenggot. Baik itu individu, perusahaan BUMN, atau swasta.
Di antara gebrakan itu adalah menerapkan model kontrak baru minyak dan gas Gross Split, menggantikan sistem Cost Recovery. Secara sederhana, dengan Cost Recovery semua biaya yang dikeluarkan kontraktor migas ditanggung oleh pemerintah. Di sinilah banyak pihak menangguk untung dari  sistem ini. Negara harus menanggung ketidakefisienan kontraktor migas.
Dalam kontrak Cost Recovery, bagian untuk pemerintah memang jauh lebih besar. Tapi itu masih harus dikurangi dengan cost yang dikeluarkan kontraktor. Ujungnya bagian untuk pemerintah menyusut drastis. Bahkan tahun 2016, total besaran Cost Recovery yang harus ditanggung pemerintah lebih besar dari bagian keuntungan yang diterima pemerintah.
Dengan Gross Split, pembagian hasil sudah disepakati di depan, dan kontraktor menanggung sendiri cost yang dikeluarkan. Pemerintah tidak menanggung cost yang dikeluarkan kontraktor. Maka, semakin efisien kontraktor, semakin besar keuntungan yang diraup. Semakin boros dan tidak efisien kontraktor, makin mengempis untungnya.
Dengan berbagai cara kebijakan ini berusaha diganjal. Tapi Jonan tidak bergeminh karena Gross Split jelas lebih baik dan lebih tepat untuk kepentingan negara.
