Jakarta seakan menjadi magnet luar biasa untuk setiap partai memberikan gambaran kerja keras mesin partai hingga pencitraan. Hal ini tak lepas dari berkumpulnya media hingga industri di Ibukota Indonesia ini. Jadi wajarlah setiap partai seakan-akan memberikan figur hebat-nya untuk Pemilihan kepala Daerah (pemilukada) Jakarta. Figur yang diusung pun dicari hingga seluruh wilayah Indonesia hingga prestasi kepemimpinan di daerah lain seakan menjadi senjata untuk menyilaukan Warga Jakarta agar memilih figur yang diusung partai tersebut.
Kalau kita lihat ada 6 Bakal calon Gubernur Jakarta, yang diantaran ada 2 calon dimana sedang mengemban tanggung jawab sebagai pemimpin pula di daerahnya. Memang menurut pemerintah melalui UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah hal ini tak jadi tantangan berarti karena setiap rakyat Indonesia berhak beraktivitas di dunia Politik.
[caption id="attachment_167383" align="aligncenter" width="640" caption="Grafik Naik (foto: agro.kemenperin.com)"][/caption]
Selesaikan dulu kontrak Rp 244 Milyar-nya Pak!
2 Figur yakni Joko Widodo (Jokowi) atau Alex Nurdin (Alex) menjadi pilihan tak lepas dari kinerjanya yang dikenal bagus di daerah. Namun, betapa kasihannya jika biaya Pemilukada sekitar Rp 244 Milyar bisa dinilai terbuang sia-sia jika pemimpin yang dipilih dari Pilkada itu di tengah jalan lebih memilih daerah lain. Jadi wajar pula bila sebagian masyarakat mengira Jakarta adalah tempat yang “basah” untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Seperti dikutip dari detik, 3 tahun sejak jadi Gubernur Jakarta kekayaan Fauzi Bowo (Foke) naik 13,8 Miliar yang mayoritas pada harta yang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Hal ini juga tak bisa disamakan dengan kekayaan Jokowi yang naik Rp 4 Miliar dalam kurun waktu 2 tahun dalam menjabat sebagai Walikota Solo. Khusus untuk Alex Nurdin memang kurang bisa dilihat pergerakan kekayaannya karena sejak 2001, beliau baru sekali melaporkan kekayaan.
Kita mungkin bisa melihat dari segi positifnya dengan pemberitaan yang begitu derasnya akan membuat mereka melepaskan jabatannya jika terpilih nanti jadi Gubernur Jakarta. Namun, alangkah baiknya hal itu dilakukan agar tak terkesan jabatannya sekarang menjadi cadangan atau opsi ke-2 jika tak terpilih. Mungkin lagi dari pemikiran yang lain dan alas an strategi setelah penetapan-nya sebagai calon (bukan bakal calon lagi) akan meletakkan jabatannya itu. Pun demikian seakan tetap membuat dana Pemilukada di daerah masing-masing (Solo & Sumsel) yang hasilnya mereka terpilih menjadi terksan buang-buang anggaran.
[caption id="attachment_167380" align="aligncenter" width="400" caption="Selamat Datang di Jakarta (foto: curipandang.com)"]
Saat Jakarta jadi tempat Transmigrasi
Terlepas dari calon betawi atau non-betawi, Jakarta memang terlihat seakan tempat transmigrasi untuk menjadi pekerjaan sebagai Gubernur. Menurut aturan memang sah saja mengambil dari orang yang bukan asli betawi, namun alangkah baiknya yang dipilih adalah yang mengerti benar tentang Jakarta. Hal ini bisa digambar jika kita pindah ke sebuah tempat lain, maka kita perlu beradaptasi di tempat tersebut dengan masyarakat di lingkungan tersebut. Inilah yang harus diperhatikan adaptasi dan sosialisasi kita di tempat baru juga butuh waktu bukan? Setelah beradaptasi barulah kita bisa mengerti hal-hal yang ada dalam norma masyarakat yang berbeda dengan asal kita.
Pun begitulah untuk Pemilukda Jakarta, sebaiknya mereka yang menajdi calon paling tidak adalah telah menjadi oaring Jakarta yang bergaul dengan masyarakat Jakarta dengan waktu yang cukup untuk melihat tantangan Jakarta secara kompleks atau menyeluruh bukan hanya kata sebagian orang saja.
Semoga warga Jakarta dapat memilih Pemimpinnya sesuai hati Nurani-nya.
Semoga Bermanfa’at, Be Best Together!
