Kisruh Partai Demokrat, Pemerintah Mengambang?

Sejak AHY mengungkapkan adanya percobaan kudeta di Partai Demokrat, media ramai-ramai memberitakannya. AHY sendiri pun sudah memprediksi siapa pelaku yang ingin melakukan percobaan kudeta. Tak berselang lama, terjadi KLB Partai Demokrat di Medan yang mengusung Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat. Banyak pihak di internal Partai Demokrat yang menolak KLB tersebut.

AHY sendiri menilai ada beberapa faktor yang membuat KLB tersebut adalah abal-abal. Pertama, tidak sesuai dengan AD/ART partai. Kedua, peserta yang datang ke KLB kebanyakan bukan pemegang hak suara yang sah. Ketiga, tidak ada unsur dewan pimpinan pusat yang hadir dalam KLB. Serta, tidak ada permusyawarahan dan persetujuan dari majelis tinggi partai. 

Atas kejadian tersebut berbagai pihak mendorong Jokowi untuk bersuara mengenai kisruh Partai Demokrat. Dorongan tersebut digaungkan lantaran untuk meminta sikap tegas dari Presiden dan menjaga atmosfir politik tidak keruh.

Namun, jika kita telaah lebih lanjut, apakah benar kisruh Partai Demokrat merupakan sebuah kudeta? Penulis rasa tidak. Diksi kudeta kurang tepat digunakan untuk melabeli kekacauan tersebut. Ini berimplikasi tidak tegasnya pemerintah dalam merespon dan mengambil tindakan. 

Kudeta merupakan penggulingan kekuasaan dengan strategi yang dilakukan oleh orang didalamnya sendiri. Tetapi yang terjadi di Partai Demokrat, yang mencoba mengambil alih kekuasaan adalah orang di luar kepengurusan partai, yaitu Moeldoko yang menjabat sebagai Menteri KSP. Tentu sangat jelas itu bukanlah sebuah kudeta, melainkan intervensi yang dilakukan oleh bukan kader partai. Tetapi media terlanjur memamaki "kudeta" sebagai label kekacauan Partai Demokrat. Jadilah pengertian normatif bagi banyak orang. 

Pengertian normatif tentang kisruh Partai Demokrat sebagai kudeta memberi celah bagi pemerintah untuk bersikap mengambang--dan sekarang sudah terbukti. Sewajarnya pemerintah gerak cepat dalam mengetahui kejadian tersebut, karena yang berkonflik adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Jadi, seakan-akan pemerintah pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu (hanya menunggu laporan) mengenai persoalan di Partai Demokrat, padahal sudah jelas adanya pelanggaran etika politik yang dilakukan pejabat tinggi negra. Dari sini dapat dipetakan bahwa diamnya presiden, potentially menandakan adanya campur tangan istana. 

AHY sudah berkunjung ke Kemenkuham untuk sampaikan bukti pelanggaran KLB. Sekarang, tinggal menunggu keputusan Kemenkuham, apakah menjadi titk tolak kemunduran demokrasi, atau sebaliknya.