Menakar Peluang AHY

AHY memulai karier di dunia politik dengan ikut bertarung  pada pemilu gubernur DKI Jakarta. Ia digadang-gadang menjadi calon pemimpin DKI. Walau belum berhasil, dengan hasil  perolehan suara di posisi buncit, AHY sudah cukup bagus sebagai pendatang baru di dunia politik. Keberhasilan mencetak suara 17.05 persen, bertarung dengan tekanan luar biasa dari tim lawan melalui media cetak, televisi, situs web, aplikasi chating dan social media.  Khususnya tekanan terhadap partai demokrat yang berkaitan dengan kebijakan strategis nasional di masa pemerintahan SBY yang semuanya seolah-olah ditumpahkan ke pundaknya. 

Dengan latar belakang sebagai militer, AHY belum memiliki karir yang mentereng di TNI namun telah melalui masa pembentukan pendidikan keperwiraan.  Pembentukan Keperwiraan pada hakikatnya adalah pembentukan Kepemimpinan. Modal ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi pemimpin masa depan Indonesia.  

Sebab dahulu, pemuda Indonesia memiliki cita-cita untuk masuk TNI karena kekuataan kelembagaannya dan posisi TNI dalam doktrin dwi fungsi ABRI. Pada era globalisasi ini, bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara telah mengalami perubahan dimensi.  Diperlukan alat ketahanan selain militer yang kuat untuk menghadapi ancaman ekternal dan tantangan di bidang ekonomi serta revolusi industri ke empat.  Dengan alasan ini pilihan AHY sudah tepat.

Dengan memperhatikan dinamika politik menjelang pemilihan presiden tahun 2019 dan peta koalisi pilpres saat ini, posisi AHY menjadi kuda hitam dalam penentuan calon presidel/wakil presiden. Hal ini berdasarkan posisi elektoral partai demokrat yang mencapai 10,19 persen di pemilu tahun 2014. Namun, posisi AHY sebagai calon capres/wapres dari partai demokrat masih belum dapat terwujud disebabkan oleh peta koalisi sementara yang masih memperhitungkan kekuatan partai dengan basis masa Islam.

Kemungkinan yang lebih realistis adalah menjadikan AHY sebagai pemegang kunci strategi kemenangan peta koalisi pemilihan presiden serta  menargetkan kenaikan elektabilitas partai demokrat. Diperkirakan naik  menjadi 14 -- 16 persen dari suara nasional. Hal ini dikarenakan AHY telah ditunjuk sebagai Komandan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat pada Komando Tugas Bersama (Kogasma) Pemilu 2019. 

Namun, apabila AHY sedikit dipaksa menjadi salah satu pasangan capres/cawapres akan mendapat banyak tekanan dalam politik. Dengan modal elektabilitas partai 10 persen akan kurang berpengaruh nyata dalam menentukan arah koalisi maupun pemerintahannya. Perlu dicatat dalam ingatan kita tentang dinamika koalisi dan oposisi di pemilu sebelumnya. Dampaknya adalah hasil yang akan dicapai dalam menjalankan agenda reformasi dan reformasi jilid 2 di bidang hukum tidak mencapai puncaknya. 

Dimana pada akhirnya, koalisi pemenang pemilu masih sibuk dengan pencitraannya dan terganggu dengan kritikan dari oposisi. Kenapa hal ini penting, karena kontestasi pada pemilu bukan saja untuk kepentingan pemenangan tetapi kedepannya mengelola arah pemerintah dalam mempercepat kemajuan bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Kelak, keberhasilan AHY sebagai Komandan Kogasma dan pemegang kunci strategi koalisi secara otomatis akan mendongkrat kredibilitasnya sebagai politikus muda dengan rekam jejak politik yang telah terbukti. Perubahan arah visi sebagai sebagai militer dengan visinya sebagai seorang politikus semakin terbukti pula. 

Pada posisi ini, "lompatan" AHY sebagai politikus dapat dikatakan cukup berhasil. Maksudnya seperti cerita berseri bahwa dengan dua langkah tersebut diatas, AHY telah berhasil dengan benar membangun karier politiknya. Kedepannya AHY akan dengan mudah untuk mengelola reformasi internal Partai Demokrat. Setelah itu AHY  siap untuk ke fase selanjutnya.

Fase selanjutnya adalah langkah berani AHY di tahun 2024 sebagai untuk maju sebagai capres/wapres dengan dua syarat terbukti tersebut diatas dengan diawali reformasi internal partai demokrat. Reformasi internal ini harus didukung oleh operation team yang kuat. Besar harapnnya reformasi internal partai demokrat di kepemimpinan AHY ditujukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Bukan lagi kepentingan demokrat. Tentu dan bukan hal lain yaitu menuntaskan agenda reformasi dan memimpin agenda reformasi jilid 2 yaitu reformasi di bidang hukum. 

Pembuktian-pembuktian ini akan melepaskan AHY dari warisan politik. Karena setiap generasi akan menciptakan sejarahnya sendiri. Generasi yang hanya menikmati warisan politik masa lalu akan mengakibatkan negara kehilangan momentum sinergi dengan sejarah peradaban. Dampaknya akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dengan memperhatikan aspek persaingan global yang semakin kompetitif.