Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (alutsista) kini sedang ramai dibincangkan. Bagaimana tidak, menurut salah satu rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam) mencatat Kementerian (Kemenhan) berencana membeli alutsista TNI dengan nilai fantastis yaitu Rp 1.788.228.482.251.470 (kuadriliun).
Sebelumnya Menhan Probowo Subianto sudah dipanggil oleh Komisi I DPR, akan tetapi ia tidak hadir. Untuk itu Komisi I DPR kembali mengagendakan pertemuan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada lusa Rabu (2/6/2021)
Walau pembelian alutsista ini masih rencana, namun dengan nilai anggaran yang begitu besar itu banyak pihak menganggap akan semakin membebani keuangan serta hutang negara. Ditambah situasi kondisi pandemi Covid-19 dimana Indonesia masih berjibaku melawannya, rencana pembelian alusista dianggap bukan pada momentum yang tepat.
Menanggapi polemik yang terjadi juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan awal mula Prabowo mengajukan formula modernisasi alutsista salah satunya ialah karena sebagian besar alpahankam yang dimiliki Indonesia sudah terlalu tua. Dahnil pun menjelaskan bahwa Presiden Jokowi menginginkan ada visi jelas tentang alpalhankam Indonesia hingga 25 tahun ke depan.
Namun diantara polemik menyeruak prihal modernisasi alutsista TNI ialah isu mengenai keberadaan mafia didalamnya. Hal ini diungkapkan oleh pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie.
Connie mengatakan, beredarnya "Mister M" atau mafia dalam upaya modernisasi alutsista diakui keberadaannya juga oleh para tokoh. Tokoh-tokoh yang ia sebut, antara lain anggota DPR RI Komisi I M Farhan, Mantan KaBAIS S Ponto, dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani
Connie menyampaikan, tanpa adanya transparansi anggaran, maka akan sulit membangun kepercayaan karena dalam proses CADMID alutsista semua hal bisa terjadi. Ia berharap Kemhan RI untuk mengundang KPK untuk masuk menelisik tahapan dalam proses CADMID sehingga siapapun yang bermain dapat benar-benar terungkap dan terhentikan.
Menanggapi polemik modernisasi alutsista TNI ini Penulis sebagai orang awam menilai sangat menarik. Bisa dikatakan modernisasi alutsista merupakan sesuatu yang umum banyak negara lakukan, yaitu bukan hanya sebagai upaya peremajaan alutsista dari lama ke yang lebih baru tetapi pula sebagai upaya berkesinambungan untuk melindungi keamanan negara baik ancaman dari dalam maupun luar.
Sebagai gambaran kecil, negara Arab Saudi. Berdasarkan laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Arab Saudi menjadi negara importir senjata terbesar di dunia pada 2016-2020. Proporsi impor senjata Arab Saudi mencapai 11,5% dari total impor di seluruh dunia. Adapun, nilai impor senjata negara tersebut mencapai 16,1 miliar SIPRI TIV Â dalam lima tahun terakhir. Hal ini diikuti oleh negara-negara lain di kawasan Timur Tengah.
Dari data diatas setidaknya kita sedikit bisa menarik kesimpulan bahwa eksport-import alutsista itu bukanlah sesuatu yang tabu di muka bumi ini. Disini kita dapat melihat bahwa semakin tidak kondusifnya keamanan pada suatu wilayah maka akan semakin penting dan besar pula pembelian alutsista bagi negara tersebut.
Dibalik fakta bahwa alutsista Indonesia dinilai usang, kita tahu persis bahwa wilayah negara Indonesia sangat luas dan kompleks dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Untuk memonitor dan mengamankan seluruh wilayah Indonesia tentu membutuhkan resources yang besar pula.
