Jauh sebelum masa kampanye calon presiden dan legislatif saya membayangkan kampanye akan diwarnai perdebatan isu-isu strategis yang akan menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun yang terjadi adalah perdebatan tiada henti masalah SARA yang jauh dari kesan produktif. Menurut saya isu-isu strategis berikut lebih penting dikemukakan dalam proses kampanye.
1. Isu perekonomian;Â
calon presiden harus menjelaskan bagaimana ekonomi Indonesia akan berjalan apakah Indonesia akan menganut sistem perencanaan terpusat atau pasar bebas. Jika perencanaan terpusat yang dianut, negara akan terlibat secara aktif dalam perekonomian, misalnya pemerintah akan mengatur harga, distribusi barang, dan produksi. Sedangkan jika pasar bebas yang dianut,pemerintah meyakini bahwa pasar akan mengatur ekonomi secara lebih efektif dan efisien, Â pemerintah akan sangat sedikit terlibat dalam perekonomian.Â
2. pandangan terhadap perpajakan;Â
Calon presiden harus menjelaskan pandangannya terhadap perpajakan, apakah pajak adalah alat untuk mendistribusikan kekayaan dari orang kaya terhadap orang miskin atau pajak adalah alat untuk membiayai pengeluaran publik yang tidak mungkin dibiayai oleh swasta. Jika pandangan pertama yang dianut, calon presiden berjanji akan menaikkan tarif pajak bagi orang kaya dan korporasi lalu mendistribusikan kepada orang miskin melalui subsidi, bantuan langsung tunai, atau program sosial lainnya. Jika pandangan kedua yang dianut, Â pemerintah akan menurunkan tarif pajak karena meyakini pajak yang rendah akan membuat lebih banyak uang yang dipegang oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih banyak menabung, berinvestasi, atau berbelanja yang akan memacu pertumbuhan ekonomi.Â
3. Pernikahan dan keluarga
Calon presiden harus menyatakan dengan jelas apakah dia mendukung atau menolak  LGBT. Apakah dia beranggapan bahwa pernikahan adalah penyatuan dua orang yang saling mencintai atau sebaliknya menganggap pernikahan tradisional sebagai penyatuan sakral antara laki-laki dan perempuan. Apakah calon presiden menganggap perzinahan tidak dapat dihukum atau menganggap keluarga adalah pondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga hal-hal yang dapat mengancam lembaga pernikahan harus dihilangkan seperti perzinahan dan LGBT.
4. Hukuman Mati
Apakah calon presiden menolak hukuman mati atau menganggap hukuman mati masih diperlukan.
5. Pengelolaan APBN
Apakah Pengeluaran negara dapat lebih besar daripada penerimaannya (defisit). atau apakah pengeluaran dan penerimaan negara harus seimbang.
