Kontroversi Antipolitisasi Agama, Kampanye Politik dan Pengajian Politik Islam di Masjid

Kontroversi Antipolitisasi Agama, Kampanye Politik dan Pengajian Politik di Masjid

Gerakan Nasional Relawan Dukung Joko Widodo atau Jokowi membuat program dengan mengkampanyekan isu antipolitisasi masjid. Para relawan itu menggagas program ini untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Mereka ingin mencontohkan para ustad dan takmir agar berbicara mengenai Islam yang benar. Program itu dilakukan melalui ceramah dan pengajian yang digelar relawan. "Kami melakukan ceramah soal itu tiap ada pengajian relawan," kata koordinator gerakan, Sylver Matutina di Sarinah, Jakarta Pusat, seperti dilansir Tempo Ahad, 22 April 2018.

 Uniknya para relawan yang meneriakkan program antipolitisasi masjid itu adalah relawan yang sebagian bukan beragama Islam. Padahal dalam waktu berapa tahun terakhir ini justru kepedulian dan kebersatuan umat Islam terhadap politik dan pengajian politik Islam di Masjid semakin meningkat. Kondisi itu justru menimbulkan berbagai hantaman terhadap kebangkitan umat dengan semakin marak isu sekuler, politisasi agama dan gerakan anti politisasi agama di Masjid.

Saat mendekati hajatan politik pilpres dan Pilkada, suara masyarakat umat muslim selalu menjadi incaran parpol dan para politikus. Fenomena inilah ternyata yang mendasari perpecahan dan pertentangan yang luas di antara sesama umat muslim dan antar umat beragama lainnya. Hal ini diperparah dengan adanya paham yang berkembang dipelopori oleh tokoh Islam berpaham pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama. Berkembangnya paham pluralisme, liberalisme, dan sekulerisme agama dikalangan masyarakat telah menimbulkan keresahan di tengah pertarungan politik yang memperebutkan suara muslim. 

Paham paham tersebut saat ini dipakai senjata untuk meredam kebangkitan dan kebersatuan umat muslim yang akan berpartisipasi di dalam bidang politik. Biasanya paham sekularisme itu dikembangkan oleh para tokoh Islam Indonesia yang berpaham Islam Liberal. Melihat dampak yang buruk bagi umat muslim Indonesia tersebut maka sebagian masyarakat meminta MUI untuk menetapkan fatwa tentang masalah tersebut. 

Pada tahun 2005 MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang paham sekulerisme, liberalisme dan pluralisme agama tersebut adalah haram untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam. Untuk memutuskan bahwa paham liberal, sekuler dan pluralisme haram berdasarkan dalil Quran dan Hadits.

Sebagian besar anak bangsa tentu akan sepakat bahwa berdasarkan Pancasila Indonesia bukan bangsa sekuler karena Indonesia adalah bangsa yang religius. Negara sekuler salah satunya dideskripsikan sebagai negara yang mencegah agama ikut campur dalam masalah pemerintahan, dan mencegah agama menguasai pemerintahan atau kekuatan politik. MUI memandang telah menetapkan paham sekulerisme agama adalah haram untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam. 

Sehingga karena diharamkan maka justru agama wajib tidak dipisahkan dengan politik dan pemerintahan. Agama dan politik tidak bisa dipisahkan karena sama-sama mengatur kehidupan seluruh umat bangsa Indonesia. Agama seharusnya wajib digunakan sebagai dasar dalam kehidupan berpolitik. 

Agama hadir untuk mengatur urusan dan hubungan sesama manusia atau banyak orang. Tidak mungkin di tengah-tengah umat yang sangat agamis ini dalam berpolitiknya tidak menggunakan nilai agama. Agama pasti melandasi dan mendasarinya. Tetapi langkah politik termasuk dalam melakukan aktifitas demokrasi dalam pemberian suara dalam Pilkada dan Pilpres harus sesuai dengan tuntunan dan perintah agama. Kepentingan politik adalah kehidupan dunia sesaat atau pragmatis. Tetapi kepentingan agama adalah untuk kehidupan dunia dan akhirat nantinya.

Pengajian Politik

Saat ini fungsi masjid dianggap semakin terdegradasi karena hanya digunakan aktivitas ibadah ternyata menjadi keprihatinan berbagai ulama dan tokoh masyarakat di Indonesia. Apalagi saat ini ada upaya sistematis sama seperti yang terjadi di jaman Belanda bahwa masjid dikondisikan hanya untuk ibadah bukan yang lain. Upaya itu dituding dilakukan pihak tertentu untuk meredam aspirasi politik dan kebangkitan umat Islam Indonesia baik di jaman Belanda hingga zaman modern ini.