Nasib PDIP Tanpa Jokowi dan Misteri Pengganti Megawati

Merujuk pada perjalanan karier politik Jokowi yang terus didukung PDIP, wajar apabila Megawati pede menyebutnya sebagai petugas partai. 

Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, rasanya tak elok juga apabila Jokowi hanya disebut sebagai petugas partai. Lantaran, menurut pandangan sederhana penulis, keduanya sama-sama diuntungkan. Khususnya dalam dua kali pemilu terakhir. 

Artinya kedudukan mereka berada ditingkatan yang sama. Jokowi bisa meraih syahwat politiknya menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) karena dukungan PDIP dan pada waktu yang sama, partai banteng pun mampu menjadi kampiun pada dua kali pemilu secara berturut-turut berkat Jokowi. 

Tak sedikit yang mengira keberhasilan PDIP menjadi partai pemenang pemilu tak lepas dari Jokowi efek. Dalam hal ini, keberadaan Jokowi yang sangat disukai rakyat pada saat dicalonkan pada Pilpres 2014 dan faktor kekuasaannya pada Pilpres 2019, diakui atau tidak berpengaruh besar terhadap jatuhnya pilihan publik terhadap PDIP. 

Publik merasa bahwa PDIP adalah Jokowi dan Jokowi adalah PDIP. Padahal realitanya tidak seperti itu. Keberhasilan Jokowi menjadi Presiden tidak melulu didukung oleh partai banteng, melainkan ada partai-partai lainnya yang tergabung dalam koalisi. 

Dengan begitu, sebenarnya Jokowilah yang memegang peranan penting atas keberhasilan PDIP dalam dua kali pemilu terakhir. 

Hal ini pernah terjadi pada Partai Demokrat saat pemilu 2009. Kala itu nama Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) mampu manjadi magnet sehingga Partai Demokrat mampu keluar sebagai juara pemilu untuk pertama kalinya. 

Partai berlambang Mercy tersebut sukses meraih 21.703.137 suara sah nasional atau 20,85 persen. Sementara PDIP harus puas di peringkat ketiga dengan 14.600.091 atau 14,45 prersen. 

Namun, saat nama SBY tak lagi berkuasa dan kader-kadernya banyak yang terlibat skandal kasus megakorupsi, perlahan Partai Demokrat ditinggalkan para pemilihnya, sehingga sekarang tak lebih dari partai medioker biasa. 

Berkaca pada nasib Partai Demokrat. Bukan mustahil hal serupa akan dialami PDIP. Lantaran Jokowi sudah dipastikan tidak lagi berkuasa karena dibatasi regulasi. 

Sementara parta banteng sendiri dalam beberapa waktu terakhir kerap dirundung masalah. Terakhir adalah kasus pernyataan Puan Maharani yang menyinggung perasaan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Buntutnya surat dukungan terhadap pasangan Mulyadi-Ali Mukhni dikembalikan.