Buktinya, seperti apa yang dikatakan oleh Mensesneg Pratikno, isu reshuffle hanya sebatas ancaman Presiden Jokowi untuk melecut kinerja para menterinya. Jika pun pada akhirnya diwujudkan, belum jelas kapan waktunya.
Hingga hari ini atau hampir dua pekan sejak berdarnya vudeo "Jokowi Jengkel" belum tampak tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi akan menepati ancamannya tersebut.
Jokowi Jangan Ragu
Mensesneg Pratikno boleh saja berkata bahwa masyarakat jangan lagi memperbincangkan masalah reshuffle kabinet. Karena kinerja para menteri yang tergabung dalam KIM selama ini telah bekerja dengan baik.
Tapi publik belum bisa menerima begitu saja alasan yang dipaparkannya. Timbul dugaan bahwa gagal atau mundurnya reshuffle kabinet karena ada faktor x yang membebani Presiden Jokowi. Bukan tidak mungkin, faktor tersebut adalah tentang kepentingan politik.
Seperti diketahui, jajaran menteri yang membantu roda pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya dari kalangan tekhnokrat, akademisi atau profesional. Namun banyak juga yang berlatar belakang partai politik.
Untuk itu, Direktur Eksekutif Indonesia Politican Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan agar Presiden Jokowi jangan ragu untuk mereshuffle para menteri yang kinerjanya dinilai buruk.
Dikutip dari Tempo.co, reshuffle jelang Pilkada 2020 dan dalam kondisi pandemi Corona, akan menguntungkan Jokowi.
"Justru jika tak ada reshuffle akan merugikan. Akan ada back fire pada Jokowi," katanya lewat pesan singkat, Sabtu, 11 Juli 2020.
Ujang mengatakan, publik akan marah jika tidak ada kocok ulang kabinet. Mereka bakal menganggap ancaman reshuffle yang Jokowi sampaikan langsung dalam rapat kabinet sekadar gertak sambal.
"Menteri-menteri yang jeblok kinerjanya masih dipelihara dan dipertahankan," ucap dia.
