Mohon tunggu...
Sahabat Desa
Sahabat Desa Mohon Tunggu... Freelancer - Kompasianer

Menulis merupakan karya terbesar dalam hidup dikala kita mampu mengekspresikan kehidupan dalam sebuah karya tulisan

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Kaur T.U Gampong dalam Kecamatan Blangpidie Gelar Diskusi dengan Pendamping Desa

22 Juli 2020   23:10 Diperbarui: 23 Juli 2020   00:03 52
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sejumlah Kaur T.U Gampong Kec. Blangpidie melakukan diskusi dengan Pendamping Desa (PLD, PD) | Foto Salman Syarif (dokpri)*

BLANGPIDIE, ABDYA - Sejumlah Kaur Tata Usaha Umum (TU) atau dikenal dengan operator gampong/desa di Kecamatan Blangpidie, Abdya menggelar diskusi ringan non-formal dengan tim Pendamping Desa (PLD dan PD), Senin (20/07/2020) pagi.

Diskusi berlangsung di sebuah kantin sederhana yang berada dalam komplek kantor camat kecamatan setempat.

Diskusi tersebut dikemas sambil ngopi bareng bersama rekan-rekan kaur, PD dan PLD. Diskusi membahas tentang pendataan dan verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah tercatat sebagai penerima bansos dari pemerintah akibat dampak covid-19.

Pasalnya, selama mewabahnya virus corona ini, diketahui masih banyak keluarga miskin belum terdata (inklussion error) dalam sistem DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), terutama sekali keluarga penerima BLT dana desa.

Padahal, data DTKS itu merupakan bahan rujukan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin.

Meskipun demikian, bagi keluarga yang belum terdata sampai saat ini tetap harus dilakukan penginputan dalam sistem DTKS oleh pihak pemerintah gampong.

Pada kesempatan itu, sejumlah operator gampong mengaku telah menerima formulir berupa kuisioner DTKS dari pihak Bappeda Abdya. Formulir tersebut digunakan oleh petugas untuk mencatat data kehidupan rumah tangga setiap kepala keluarga di masing-masing gampong.

"Kami sudah menerima form kuisioner tersebut sesuai jumlah keluarga yang ada di gampong, bayangkan kalau jumlah keluarga yang non dtks ada 200 lebih KK, itu sangat memberatkan kami jika bekerja sendiri di lapangan," ungkap ulfa dengan nada sedih

Amatan Kompasianer di lokasi, diskusi semakin bertambah alot dan semarak, apalagi peserta diskusi sebagian besar didominasi oleh kaum hawa, sehingga membuat suasana lebih bersemangat.

Yang menarik, adalah ketika ada sebagian operator menanyakan biaya operasional petugas yang melakukan pendataan di lapangan. Karena menurut mereka tim petugas yang berkerja di lapangan bukan hanya operator SIKSNG, akan tetapi juga dibantu oleh sekdes, kepala dusun dan PRG. Butuh waktu beberapa hari untuk mereka bekerja melakukan pendataan pengisian form di lapangan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun