Agus Salam Nasution
Agus Salam Nasution Pegiat Demokrasi

Bacalah dengan Nama Tuhanmu

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara

Aturan Kampanye Pilgub Sumatera Utara 2018

13 Maret 2018   02:34 Diperbarui: 13 Maret 2018   03:43 2234 0 0

"Kampanye Pilkada sejatinya adalah pertarungan visi dan misi Pasangan Calon serta adu gagasan dan program untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat dalam rangka meraih simpati masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Kampanye dengan menyebar fitnah, ancaman kekerasan dan penyebaran hoaks bukanlah cara-cara yang beradab dalam merebut kursi kekuasaan"

Pendahuluan

Tahapan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2018 telah dimulai sejak 15 Februari yang lalu dan akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ada 7 (tujuh) metode kampanye yang dapat dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah (paslon). Ketujuh metode kampanye itu adalah: Debat Publik atau Debat Terbuka, Penyebaran Bahan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Iklan Kampanye di Media Massa, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, serta Kampanye dalam Bentuk Kegiatan lain. Tulisan ini akan coba mengurai  aturan-aturan dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

1. Debat Publik atau Debat Terbuka

Kampanye melalui Debat Publik atau Debat Terbuka antara Pasangan Calon adalah kegiatan kampanye dengan menghadirkan seluruh pasangan calon dalam satu tempat dan satu waktu tertentu untuk menyampaikan visi-misinya masing-masing dihadapan masyarakat dengan materi perdebatan seputar peningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyelarasan pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional, serta upaya memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kampanye debat publik ini difasilitasi oleh KPU Daerah yang melaksanakan Pilkada serta disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta. Apabila tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu maka boleh disiarkan secara tunda. Kampanye debat publik ini dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa kampanye, dan wajib dihadiri oleh masing-masing paslon kepala daerah.

2. Penyebaran Bahan Kampanye.

Yang dimaksud dengan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon  yang dibuat untuk keperluan kampanye   pasangan calon kepala daerah dan dapat dengan mudah dibawa-bawa dan disebarkan kepada masyarakat.

Kampanye melalui metode penyebaran bahan kampanye ini sebahagiannya difasilitasi oleh KPU Daerah penyelenggara pilkada dan sebahagiannya lagi dilaksanakan oleh paslon atau tim kampanye masing-masing paslon. Adapun bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Daerah berupa pencetakan selebaran, brosur, pamflet dan poster yang jumlahnya masing-masing paling banyak sejumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di daerah yang menyelenggarakan Pilkada tersebut. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 56/PL.03.4-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 37/PL.03.4-Kpt/12/Prov/I/2018 tentang Sfesifikasi Teknis, Ukuran dan Jumlah Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Pilgubsu 2018) KPU Provinsi Sumatera Utara (KPU Sumut) hanya memfasilitasi pencetakan masing-masing jenis bahan kampanye sejumlah 4,5% dari jumlah KK yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Masing-masing bahan kampanye yang dicetak oleh KPU Sumut tersebut dapat ditambahi (dicetak sendiri) oleh masing-masing pasangan calon yang jumlah penambahannya sebanyak 4,5% dari jumlah KK yang ada di Sumut (100% dari jumlah yang dicetak oleh KPU Sumut). Pembatasan penambahan bahan kampanye yang dicetak oleh masing-masing Paslon ini diatur dalam Keputusan KPU Sumut No. 57/PL.03.4-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilgubsu 2018.

Mengacu kepada jumlah KK di Propinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.053.356,- (empat juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam) KK, maka  setiap jenis bahan kampanye baik yang dicetak oleh KPU Propinsi maupun yang dicetak sendiri oleh paslon secara keseluruhan masing-masing-masing jenis tidak lebih dari 364.802 (tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua) lembar (9%) dari jumlah KK yang ada di Sumut.

Selain bahan kampanye berupa selebaran, brosur, pamflet dan poster sebagaimana tersebut di atas, paslon juga diperbolehkan untuk membuat bahan kampanye berupa kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan sticker mini. Akan tetapi masing-masing bahan kampanye tersebut nilainya perbiji tidak boleh melebihi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Selain itu baik sticker, maupun selebaran, brosur, pamflet dan poster kampanye tidak boleh ditempelkan di tempat ibadah dan halamannya, di rumah sakit atau tempat pelayanan kesesehatan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik serta di taman dan pepohonan.

3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Yang dimaksud dengan alat peraga kampanye (APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye. Perbedaan APK ini dengan bahan kampanye adalah dari segi ukuran, jika bahan kampanye ukurannya kecil dan mudah dibawa-bawa oleh perorangan, maka APK ukurannya lebih besar dan sulit untuk dibawa atau dipindah-pindahkan. Contoh dari APK ini adalah seperti baliho, umbul-umbul, spanduk, dll.

Untuk pelaksanaan kampanye Pilgubsu 2018, ada 3 jenis APK yang pengadaan dan pemasangannya difasilitasi oleh KPU Sumut yaitu: pertama, baliho ukuran 3,5 x 2 meter sebanyak 3 (tiga) baliho per Kabupaten untuk setiap pasangan calon. Kedua, umbul-umbul ukuran 3,5 x 0,75 meter sebanyak 10 (sepuluh) umbul-umbul untuk setiap pasangan calon untuk  setiap kecamatan. Ketiga, spanduk ukuran 1 x 4 meter sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap paslon untuk setiap desa/kelurahan.

Selain APK yang dicetak oleh KPU Sumut tersebut, masing-masing Paslon juga diperkenankan untuk membuat dan memasang APK tambahan yang sfesifikasinya sama dengan yang dicetak oleh KPU Sumut. APK Tambahan yang boleh dibuat oleh masing-masing paslon adalah baliho sebanyak 5 (lima) baliho per kabupaten, umbul-umbul sebanyak 15 (lima belas) umbul-umbul per kecamatan, dan spanduk sebanyak 3 (tiga) spanduk per desa/kelurahan.

Berdasarkan ketentuan pembatasan jumlah APK ini, maka untuk Pilgubsu 2018 baliho masing-masing pasangan calon dalam satu kabupaten tidak boleh lebih dari 8 (delapan) baliho. Demikian juga umbul-umbul tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) umbul-umbul dalam satu kecamatan untuk setiap paslon, dan spanduk tidak boleh lebih dari 5 (lima) spanduk per desa untuk setiap paslon. Pembatasan tentang jumlah APK dan Bahan Kampanye paslon ini diatur dalam Keputusan KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor 57/PL.03.4-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubnernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Adapun tempat pemasangan APK ini adalah ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh KPU Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Sumut Nomor 59/PL.03.3-Kpt/12/Prov/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan APK dalam Pilgubsu 2018. Selanjutnya APK yang telah terpasang keselurahannya menjadi tanggungjawab paslon dalam hal pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan APK. Jadi apabila ada APK yang rusak atau hilang maka yang bertanggungjawab untuk menggantinya adalah Tim Kampanye/Paslon yang bersangkutan.

4. Iklan Kampanye di Massa

Iklan kampanye di media massa adalah penyampaian pesan kampanye melalui media massa cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan/atau bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan pasangan calon atau meyakinkan pemilih memberi dukungan kepada pasangan calon. Untuk Pilgubsu 2018 maka iklan kampanye di media massa difasilitasi oleh KPU Sumut. Dalam hal ini KPU Sumut menerima materi kampanye (iklan kampanye) dari pasangan calon untuk ditayangkan oleh KPU Sumut di media massa cetak, elektronik, maupun lembaga penyiaran. Adapun jadwal penayangan iklan di media massa dapat dimulai sejak 14 (empat belas) hari sebelum masa tenang, yaitu mulai tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Berdasarkan jadwal tersebut, kalau ada iklan kampanye paslon di media massa sebelum tanggal 10 Juni 2018 dan/atau setelah tanggal 23 Juni 2018 maka jelas itu adalah suatu pelanggaran. Dan jika ada iklan kampanye Pilgubsu yang ditayangkan di media massa selain dari iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Sumut maka itu juga adalah suatu pelanggaran.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3