Podcast ini membahas secara keras kritik terhadap kepemimpinan Jokowi dan dinasti politik yang dibangunnya. Jokowi digambarkan sebagai seorang "penipu ulung" yang menjalankan sistem bernegara dengan cara penuh tipu daya, pencurian, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dari sudut pandang narasumber, kerusakan yang dialami Indonesia saat ini---baik dari sisi politik, ekonomi, maupun hukum---merupakan akibat langsung dari rezim yang dipelihara Jokowi hampir sepuluh tahun terakhir.
Menurut narasumber, jalan yang dianggap relevan adalah melakukan gerakan massa secara besar-besaran, khususnya dengan menduduki KPK. Tujuan dari ajakan ini adalah memberikan tekanan moral dan politik agar lembaga antikorupsi berani mengusut dan menangkap Jokowi beserta keluarganya yang dituding sebagai inti dari kerusakan sistem.
Pesan kepada pemuda ditekankan cukup keras: mereka diajak untuk tidak terjebak pada isu penggulingan presiden baru atau sekadar menduduki DPR, melainkan fokus pada penegakan hukum. Dengan turun ke jalan dan menunjukkan keberanian moral, mahasiswa dianggap bisa menjadi motor perubahan yang mendesak aparat hukum bertindak. Narasumber meyakini, hanya melalui tekanan massa yang konsisten, kolusi dan oligarki yang disebut masih beroperasi di bawah pengaruh Jokowi dapat dibongkar.
Seruan keras dilontarkan agar Jokowi beserta keluarganya, termasuk Gibran dan Kaesang, ditangkap serta diproses secara hukum. Dinasti politik mereka dianggap sebagai akar dari praktik korupsi, kebangkrutan ekonomi, serta kerusakan yang melanda BUMN, seperti Pertamina. Kritik juga diarahkan pada para menteri dari lingkaran Jokowi, misalnya Erick Thohir yang disebut dengan label negatif.
Menurut Narasumber Pertemuan Prabowo dengan kelompok oligarki yang dikenal dengan sebutan "Sembilan Naga" pada 6 Maret lalu di Istana mendapat perhatian besar publik. Pertemuan ini dipandang sebagai langkah strategis Prabowo untuk menegaskan kendali pemerintah terhadap kekuatan ekonomi besar yang selama ini bergerak dalam koridor oligarki di Indonesia. Dengan sikap tegas, Prabowo menyampaikan pesan bahwa tidak ada ruang bagi pengusaha besar untuk bertindak sesuka hati tanpa pengawasan negara.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dikabarkan menuntut agar para oligarki mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari negara dan rakyat. Pesan ini mengandung makna moral dan hukum, bahwa kekuasaan yang ia pimpin tidak akan tunduk pada kepentingan segelintir kelompok, melainkan berupaya menegakkan prinsip keadilan. Gestur Prabowo yang disebut sampai tiga kali memukul meja menjadi simbol ketegasan, menandakan bahwa ia tidak ingin oligarki terus "digembalakan" oleh kekuatan lain, terutama pengaruh rezim sebelumnya, yang bisa menghambat agenda pemerintahannya.
Meski ada kekhawatiran bahwa pertemuan itu bisa membuat aparat penegak hukum ragu menindak oligarki, sikap Prabowo justru menunjukkan keseriusan untuk menindak korupsi. Pendekatan ini juga dapat dibaca sebagai upaya politik kearifan---menenangkan dinamika pasar, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah tetap berpihak pada rakyat. Hingga kini, belum ada produk kebijakan yang menunjukkan pemerintah memberi karpet merah kepada oligarki.
Kritik publik memang tetap muncul, terutama karena pertemuan itu terjadi di tengah maraknya demonstrasi dan kemarahan rakyat. Selain itu, perhatian juga tertuju pada dugaan kelanjutan kolusi dan persengkokolan oligarki di Solo bersama mantan Presiden Jokowi, yang dinilai lebih bermasalah dibandingkan pertemuan formal di Istana. Karena itu, Prabowo didorong untuk terus memperkuat pengawasan terhadap kekuasaan oligarki, sekaligus menyingkirkan menteri-menteri dan pejabat yang masih berakar dari lingkaran Jokowi agar pemerintahan baru benar-benar bersih.
Singkatnya, pesan Prabowo dalam pertemuan tersebut mengandung ketegasan untuk mengontrol dan menertibkan oligarki, menuntut pengembalian aset negara, serta menolak intervensi pihak luar yang berpotensi menghambat agenda reformasi dan penegakan hukum di bawah pemerintahannya.
Singkatnya, pesan Prabowo mengandung ketegasan untuk mengontrol dan menertibkan oligarki, menuntut pengembalian aset negara, dan menolak intervensi pihak luar yang menghalangi agenda reformasi dan penegakan hukum pemerintah baru.paste.
Menurut narasumber, solusi untuk menghentikan kerusakan ini bukan sekadar mengganti figur presiden atau menduduki DPR, melainkan mendesak penegakan hukum terhadap Jokowi melalui gerakan rakyat besar-besaran. Mereka bahkan mendorong aksi langsung seperti menduduki KPK sebagai bentuk tekanan agar Jokowi benar-benar diadili.
