Ada yang ingin menghancurkan nama Baik TNI ?

Podcast tersebut menghadirkan pandangan kritis mengenai dinamika keamanan nasional, khususnya terkait isu keterlibatan TNI dalam kerusuhan yang belakangan mencuat di publik. Isu ini berawal dari mencuatnya kecurigaan bahwa TNI, melalui aparat intelijen, diduga memanfaatkan situasi kekacauan hingga muncul wacana darurat militer. Tuduhan ini semakin ramai setelah beberapa anggota intelijen Badan Intelijen Strategis (Bais) diberitakan tertangkap saat menyamar di tengah masyarakat, bahkan disebut-sebut ikut serta dalam kerusuhan.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menilai pemberitaan tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi pembentukan opini yang sengaja diarahkan untuk mendiskreditkan TNI. Menurutnya, sangat berbahaya jika isu-isu semacam ini dimunculkan tanpa kejelasan prosedural karena bisa memunculkan kesan bahwa TNI sedang berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Padahal, TNI seharusnya menjadi alat negara yang bekerja untuk rakyat, menjaga persatuan, dan tidak boleh dicurigai sebagai provokator.

Gatot menjelaskan, keberadaan anggota Bais di lapangan sebenarnya bukan hal aneh. Tugas mereka memang mencari provokator dan bekerja sama dengan kepolisian dalam menjaga keamanan. Prosedur standar intelijen sering kali menuntut penyusupan ke organisasi terlarang atau kelompok massa tertentu guna mendapatkan informasi. Namun, proses penangkapan maupun interogasi terhadap aparat intelijen semestinya dilakukan secara tertutup, bukan diumbar ke publik. Jika prosedur ini dilanggar, justru bisa menimbulkan kecurigaan yang semakin besar dan memperlemah citra institusi negara.

Dalam konteks kerusuhan, beredar pula video evakuasi anggota Brimob beserta keluarganya dari asrama yang dikepung massa. Video itu membantah narasi bahwa aparat keamanan, khususnya TNI, menjadi provokator. Gatot menekankan bahwa tuduhan provokasi terhadap TNI sama saja membenturkan tentara dengan rakyat, dan ini bisa menimbulkan bahaya besar bagi stabilitas nasional. Ia menegaskan, prajurit TNI terikat sumpah dan disiplin militer yang ketat, sehingga kecil kemungkinan mereka akan bertindak merusak pemerintah atau menyalahi aturan negara.

Lebih jauh, Gatot menyoroti bahwa provokasi sebenarnya sangat mudah dilakukan, terutama jika situasi di lapangan tidak terkoordinasi. Kemarahan rakyat bisa dengan cepat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sementara aparat yang tidak terlatih menghadapi kondisi seperti itu bisa bertindak secara sporadis. Untuk itu, Gatot mendorong adanya reformasi dalam tubuh kepolisian. Penanganan kasus kerusuhan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka harus dilakukan secara lebih profesional dan manusiawi, agar tidak menambah luka sosial di tengah masyarakat.

Isu darurat militer yang ikut mencuat dalam kerangka ini juga menurut Gatot sering disalahpahami. Banyak masyarakat mengira darurat militer berarti kontrol penuh negara terhadap rakyat. Padahal, dalam prosedurnya, penerapan darurat militer memiliki tahapan yang ketat dan biasanya hanya bersifat lokal, seperti yang pernah diterapkan di Aceh. Oleh karena itu, wacana darurat militer tidak boleh dijadikan alat menakut-nakuti rakyat atau mengaburkan persoalan utama yang sedang dihadapi bangsa.

Pada bagian akhir, Gatot mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan TNI sebagai alat negara yang berpihak pada rakyat. TNI harus tetap bersatu dengan rakyat agar negara kuat menghadapi berbagai ancaman. Namun, ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memecah belah bangsa. Situasi ekonomi yang sedang terpuruk, ditambah ketimpangan sosial yang tinggi serta beban utang negara yang besar, bisa menjadi pemicu kerusuhan sosial lebih luas.

Bagi Gatot, inilah ancaman nyata yang harus diwaspadai. Jika TNI terus didorong berhadap-hadapan dengan rakyat, sementara ketidakpuasan sosial-ekonomi semakin menajam, maka kekacauan bisa meluas dan dimanfaatkan oleh aktor politik tertentu. Karena itu, ia menekankan perlunya kejujuran, profesionalitas aparat, serta pengelolaan negara yang lebih adil agar stabilitas bisa dijaga.

Sumber: https://youtu.be/POSHjSw98WU?si=4AkiIU94RXQzVAeK