Keberagaman budaya (Multikulturalisme) yang ada di Indonesia menyebabkan bangsa Indonesia sangat mudah untuk dipecah belah. Afganistan sebagai Negara yang memiliki 8 suku saja begitu banyak konflik yang terjadi, apalagi Indonesia yang memiliki ribuan suku didalamnya. Multikulturalisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan mengenai ragam kehidupan dalam masyarakat di dunia baik yang menyangkut nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang diwujudkan dalam "politics of recognition" (Azra, 2007). Agama sebagai sesuatu yang suci dan sebuah jalan untuk mencari kebenaran sangat tidak pantas bila dijadikan sebagai alasan pembenaran dalam melakukan suatu hal. Sebagai perjalanan imam seseorang, agama adalah hal yang bersifat pribadi yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan. Urusan yang berkaitan dengan agama seharusnya menjadi urusan yang berbeda. Jika agama dipegang oleh negara, maka membawa konsekuensi bahwa agama menjadi berpotensi untuk diperalat oleh sesuatu yang bernama politik. Sehingga hilanglah sifat murni dari agama (Faridah & Mathias, 2018).
Agama dan politik adalah dua subtansi yang sangat berbeda. Agama bersumber dari wahyu tuhan yang sifatnya absolut, sementara politik menurut Miriam Budiardjo adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukkan tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Agama adalah ajaran tentang nilai yang seharusnya dilakukan manusia (das Sollen) agar kehidupan mereka menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wacana politik dalam agama tidak pernah sepi di Indonesia. Contoh di agama Islam, perkembangan Islam di Indonesia ada tiga tahap yaitu Islam masuk di Indonesia, Islam berkembang, dan Islam jadi kekuatan politik (Lubis, 2015). Ada dua model dasar dari sistem politik keagamaan, yaitu; (1) Model organis, dicirikan sebuah konsep penyatuan fungsi agama dan politik yang dilaksanakan oleh suatu struktur yang menyatu; (2) Model gereja, dicirikan oleh persekutuan yang erat antara dua institusi yang berbeda; pemerintah dan kepemimpinan agama dengan saling tukar fungsi politik dan agama secara ekstensif (Donald, 1985).
Terdapat dua pilihan langkah dalam merumuskan agama dengan politik. Apabila agama digunakan untuk kepentingan politik, maka agama akan kehilangan esensi karena agama digunakan sebagai alat legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Sebaliknya ketika politik digunakan untuk mendukung tujuan dari subtansi agama maka kehidupan masyarakat menjadi integrative karena yang dikejar oleh setiap orang adalah makna di balik pesan-pesan agama. Suatu polemic pernah terjadi di Indonesia tentang hubungan agama dengan politik. Pada masa Orde Lama pernah diperdebatkan sikap ormas Islam dalam memberikan respon terhadap politik pemerintahan Soekarno. Di antara pimpinan ormas yang memberikan respon yang menimbulkan polemic itu ialah keikutsertaan NU dalam pemerintahan Nasakom yang didalamnya terdapat wakil dari kelompok komunis. Keikut sertaan NU dalam cabinet itu disebut sebagai tindakan oportunitis, karena menimbulkan kesan agama digunakan untuk kepentingan politik (Lubis, 2015).
Dalam pemilihan Presiden yang dilaksanakan pada bulan April kemarin tak lepas pula dalam isu agama dan politik. Â Tahun 2019 adalah tahun politik. Joko Widodo mengusung Kiai Haji Ma'aruf Amin sebagai Calon Wakil Presiden. Menurut peneliti senior LIPI Prof. Syamsuddin Haris masuknya Kiai Haji Ma'aruf Amin dalam ranah politik berpotensi menimbulkan politisasi ulama dan politisasi agama. Padahal ulama memiliki tempat yang istimewa di kalangan umat, yaitu sebagai penjaga dan pengawal hati umat. Maka dari itu, jika ulama masuk dalam dunia politik ditakutkan dapat mendegradasikan posisi ulama itu sendiri. Karena agama tidak dapat disatukan dengan politik. Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta, Dr. A Bakir Ihsan khawatir masuknya ulama dalam ranah politik dapat memecah belah persatuan bangsa. Menurutnya pemahaman masyarakat Indonesia dalam berpolitik masih minim. Jadi masyarakat mudah dimanfaatkan demi kepentingan suatu kelompok tertentu. Dan hal tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Faridah & Mathias, 2018).
Dari penjelasan dan contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa antara agama dan politik tidak pernah surut di Indonesia. Agama dan politik sama-sama bagaikan bilah pisau yang tajam di Indonesia. Tak jarang kasus yang melibatkan agama maupun politik menjadi konflik yang berkepenjangan. Politisasi agama sendiri terbagi menjadi dua, pemilih yang enggan memilih pihak yang tidak seagama dan black campaign. Dalam hal ini akan banyak terjadi rekayasa fakta-fakta. Atau mengada-adakan fakta. Contoh dalam sebuah pilkada seorang calon pemimpin diragukan akan gelar hajinya, atau di gadang-gadang seorang yang pro LGBT. Faktanya berita tersebut tidak benar dan tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat. Agama sering kali dijadikan senjata dalam politik. Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah saat calon Gubernur Jakarta melakukan penistaan terhadap ayat suci Al-Qur'an, hingga terjadi konflik gerakan yang kita kenal dengan gerakan 212. Itulah salah satu contoh kasus ketika agama digunakan senjata dalam politik dan seakan-akan agama digunakan untuk kepentingan politik semata.
