Ditengah tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kurang memuasakan sejak 1 tahun terkhir banyak pihak dan para pengamat yang menyatakan, bahwa pengelolaan ekonomi makro dan mikro kurang sistematis dan kokoh, baik melalui kebijakan fiskal dan moneter. Minimal hal ini ditunjukkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika sehingga berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Tidak hanya sampai disitu, dampaknya berikutnya adalah aktivitas produksi manufaktur/industripun melemah yang berujung pada PHK masif di berbagai daerah. Tentu hal ini sangat mempengaruhi sistuasi perekonomian secara nasional yaitu tumbuhnya angka pengangguran. Tentu sistuasi ini akan menjadi masalah besar jika tidak ada solusi cepat dari pemerintah melalui berbagai kebijakan kongkrit khsususnya dalam mengantisipasi derasnya laju PHK.
Pada awal bulan Februari 2016 media SindoNews dalam website mempublish (http://ekbis.sindonews.com/read/1082478/34/11-perusahaan-berencana-lakukan-phk-1454489652)
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan 11 perusahaan di Indonesia akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).‎ Perusahaan tersebut tidak akan memperpanjang kontrak kerja karyawannya dengan berbagai alasan. Sejumlah perusahaan tidak lagi memperpanjang kontrak kerja karyawan, serta beberapa lagi akan menutup perusahaan dan hengkang dari Indonesia.‎ ‎Berdasarkan rilis KSPI berikut daftar perusahaan yang berencana melakukan PHK, yaitu:
1. PT Panasonic
2. PT Toshiba
3. PT Shamoin
4. PT Starlink
5. PT Jaba Garmindo
6. PT Ford Indonesia
7. PT Yamaha
8. PT Astra Honda Motor
9. PT ASA Elektronik
10. PT Shinkei
11. PT Hino.
Jika melihat daftar 11 perusahaan besar diatas merupakan perusahaan perusahaan yang sudah cukup lama eksis di Indonesia, tentu sangat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pajak dan nilai tambah lainnya. PHK besar besaran menunjukkan lesunya pergerakan ekonomi yang berujung pada pengangguran. Pengangguran dalam jangka panjang akan menjadi beban ekonomi dan memberikan dampak sosial. Menhadapi situasi yang demikian, pemerintah harus mengambil sikap tegas, atisipasif dengan mengeluarkan paket kebijakan efektif.
Memang dari 11 perusahaan tersebut rata rata bergerak di industri otomotif dan elektronik tidak menyentuh langsung pada kebutuhan mendasar masyarakat Indonesia, namun seluruh komponen tersebut memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses pembangunan khususnya di sektor jasa dan industri serta komunikasi. Pertanyaan yang muncul adalah?, apakah benar, hengkang dan terjadinya PHK 11 perusahaan tersebut hanya di akibatkan oleh lesunya perekonomian nasional dan rendahnya daya beli masyarakat?dugaan saya tidak hanya karena hal itu. Pemerintahan Jokowi tidak terlepas dari kepentingan pasar terutama persaingan hebat global antara perekonomian Amerika, Eropa dan Asia. Dalam konteks ini china mendapatkan angin segar untuk penetrasi lebih leluasa di Indonesia melalui kemudahan kemudahan pemerintah melalui paket kebijakan dan MOU baik dalam aspek perdagangan (industri, jasa) bahkan proyek proyek pemerintah. Hal ini di tandai oleh meluas dan masifnya tenaga kerja China yang masuk ke Idonesia.
Sungguh ironis, pada saat yang sama perekonomian nasional tumbuh lambam, PHK meluas namun tenaga kerja China berduyun duyun datang ke Indonesia sekaligus dengan perusahaannya sendiri. Awalnya saya tidak percaya dengan berita ini, namun pada bulan November 2015 yang lalu saat saya melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat, tidak jauh dari pusat pemerintahan berdiri sebuah pabrik semen dalam sekala besar plus apartemen/tempat tinggal para pekerja yang jumlahnya sangat besar berbaris berduyun duyun saat sore hari saat pulang kerja. Tidak ada saya lihat satupun dari warga Papua Barat atau pribumi di antara ratusan pekerja tersebut.
Dimungkinkan hal tersebut terjadi di wilayah wilayah lain di Indonesia khususnya di luar jawa dengan jenis perusahaan yang berbeda dan jumlah pekerjanya. Jika hal ini memang bebar benar terjadi dan pemerintah memberikan ruang gerak yang leluasa, tidak menutup kemungkinan SDA dan seluruh potensinya akan memberikan keuntungan besar bagi pihak asing (China) di bandingkan Indonesia. Selanjutnya dalam jangka panjang para pekerja tersebut secera individu atau kelompok akan mengusai wilayah dengan membeli danmendirikan bangunan di wilayah perusahaan operasional. jadi ini tidak hanya misi ekonomi, namun juga misi penguasaan  wilayah.
Pada saat yang bersamaan perekonomian China saat ini juga mengalami guncangan dan salah satu langkah yang bisa di tempuh untuk mempertahankan eksistensi perekonomianya adalah melakukan ekspansi kapital dan tenaga kerja ke luar China dan langkah tersebut sudah mereka dapatkan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah.
Tidak bisa di pungkiri, bahwa pemerintahan Jokowi identik dan sangat dekat dengan kepentingan ekonomi China karena pada saat pilpres yang lalu guyuran dana melalui investornya sangat besar, sehingga wajar jika Jokowi terpilih mereka menginginkan kompensasi salah satunya dalam paket kebijakan ekonomi melalui jalur ekomomi dan ketenaga kerjaan. Jika demikian yang terjadi, patut diduga 11 perusahaan yang akan hengkang tersebut yang natabene adalah perusahaan Jepang akan di gantikan keberadaanya oleh China sekaligus dengan tenaga kerjanya. Jika ini yang terjadi dikemudian hari, maka sesungguhnya situasi perekonomian Indonesia yang lesu tersebut tidak hanya akibat dari dampak global, namun ada keinginan lain dalam jangka panjang yaitu perluasan kekuasaan pasar China di Indonesia. Inilah perang pasar yang sesungguhnya, namun tidak terjadi secara alamiah tapi di ciptakan oleh pemerintah. Luar Biasa dan inilah kelemahan pemerintah sekarang.
