H a i r i l
H a i r i l CANDU KOPI

Institut Tinta Manuru

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Kecelakaan Mobil Para Wakil Rakyat

8 Desember 2017   06:01 Diperbarui: 8 Desember 2017   08:12 568 0 1
Kecelakaan Mobil Para Wakil Rakyat
Foto : Press Editing

Publik dibuat ramai perbincangkan masalah wakil rakyat, belum lama ini dan masih hangat kasus kecelakaan lalulintas. Ada mobilnya ketua DPR RI menabrak tiang listrik. 

Kita sebagai publik tidak melihat unsur kesengajaan, namanya juga kecelakaan pasti semua orang mengalaminya. Hanya saja, kecelakaan Mobil Ketua DPR-RI beberapa waktu lalu menuai kontroversi dalam penilaian publik. 

Ada juga yang menilai kecelakaan mobil Ketua DPR-RI tersebut karena pelarian hukum, atau terlalu dramatisir. Begitulah penilaian publik. Menilai dari perpektif yang berbeda. 

Mengapa kecelakaan mobil Ketua DPR-RI menjadi trending topik disemua pemberitaan media dihampir seluruh tanah air ini? 

Hal demikian yang perlu kita lihat adalah dalam kecelakaan tersebut melibatkan Ketua DPR-RI Setya Novanto. Yang menjadikan publik ini ramai, disosial media, siapa saja pasti ngobrol perkara kecrlakaan yang dialami seorang Wakil (Posisinya) sebagai ketua DPR-RI lah yang menjadi menarik untuk dibahas publik. 

Begitu banyak narasi dan berbagai analisa, menerka serta memberikan logika kecelakaan wajar tak wajar pun tidak lepas dari jangkauan publik. 

Maksudnya, sebagai wakil rakyat dan sedang atau terlibat kasus E-KTP sementara dalam proses hukum olah KPK. mingkin faktor itulah keterlibatan publik dalam menilai kecelakaan cenderung sebuah rekayasa. Pun ada yang bermacam pernyataan bahwa pelarian atau penghindaran dari hukum. 

Itu sebabnya, marak berita media, banyak juga tema menarik dari publik disosial media lain menjadi trending topik membahas kecelakaan Mobil Ketua DPR-RI. 

Belum juga wacana dan pembahasan kecelakaan mobil menabrak tiang listrik yang melibatkan Seorang Ketua DPR-RI sebagai wakil, sekarang dalam proses kasus hukum ini selesai. Kembali publik di wilayah Timur indonesia Provinsi Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan dibikin heboh dengan kecelakaan lalu lintas. 

Kecelakaan saat berkendara dijalan umum. Mobil Ketua DPR-D kota Tidore Kepualauan mengalami kecelakaan. Kalau ketua DPR-RI, mobilnya menabrak tiang listrik, beda dengan mobil Ketua DPR-D Kota Tidore Kepulauan yang keluar dsri badan jalan dan kedua ban mobil masuk didalam got (saluran air) 

Trending wacana atau kasus kecelakaan ini memicu kembali kasus kecelakaan yang dialami Ketua DPR-RI beberapa waktu lalu. Karena kecelakaan dengan menggunakan mobil dan statusnya sebagai ketua DPRRI dan DPRD menjadi menarik dibahas oleh publik. 

Karena kedua nya dalam kecelakaan mobil berkedudukan sebagai ketua DPR RI dan DPRD kota, dan sama berkedudukan sebagai ketua partai Baik itu DPP dan Kabupaten dari salah satu partai ternama di Indonesia. 

Entah sejauh mana publik melihat kasus kecelakaan tersebut dan menarik kesimpulan ada hubungan baik sebagai posisi dalam jabatan publik dan atau hal lain, itu adalah penilaian publik. 

Jelasnya, kedua orang dalam kecelakaan diwaktu dan tempat berbeda ini adalah wakil rakyat. Sehingga dari kasus kecelakaan tersebut publik pun memgaitkan satu dengan launnya, menjadikan lebih ramai lagi wacana publik tentang wakil rakyat dengan kasus kecelakaan dan kasus kasus lainnya. 

Menarik dari kasus tersebut, meskipun waktu dan tempat berbeda, kedua dalam posisi sebagai ketua memiliki atau terlibat dalam kasus hukum. 

Kalau ketua DPR RI Setya Novanto terlibat dalam kasus e-KTP sementara dalam proses hukum, sedangkan ketua DPRD Tidore kepulauan terlibat dalam kasus kelapa Genja di Akelamo Kota Tidore Kepualauan. 

Dilansir Nusantaratimur.com, kamis tanggal 07 Desember 2017 "Dua unsur pimpinan diduga melakukan pelanggaran kode etik, lantaran mengeluarkan persetujuan rekomendasi sepihak  soal investasi daerah antara Pemkot Tikep dan PT. Tidore Sejahtera Bersama dalam rangka pemanfaatan lahan untuk pengelolaan hasil pertanian di kelurahan Akelamo seluas 125 Ha dengan jangka waktu selama 25 Tahun"

Sebab keduanya telah mengeluarkan rekomendasi sepihak tentang persetujuan kerjasama investor Kelapa Genjah dengan Pemerintah Tidore bernomor 170/252/02/2017 tertanggal 14 Agustus 2017.

Foto Malut.co
Foto Malut.co

Dua unsur pimpinan diatas pada pemberitaan yang dimaksud adalah Ketua dan wakil ketua DPR-D Kota Tidore kepulauan. Sementara, kasus kecelakaan dialami oleh Ketua DPRD Tidore Menabah rentetan wacana publik didaerah tersebut. Karena mereka adalah wakil rakyat. 

Sebelumnya, kedua unsur pimpinan DPRD Kota Tidore kepulauan yang salah satunya mengalami kecelakaan mobil baru-baru ini, dilansir MALUT.CO, 30 September 2017 "Sikap Pimpinan DPRD Kota Tidore Kepulauan, yakni Anas Ali dan Ahmad Laiman yang sepihak menandatangani rekomendasi MoU PT. Tidore Sejahtera Bersama, mendapat tanggapan dari sejumlahanggota.

Diketahui, rekomendasi DPRD dengan nomor 170/252/02/2017 yang dikeluarkan pada 14 Agustus 2017 dan ditandatangani berdasarkan surat permohonan persetujuan DPRD tentang perjanjian kerjasama daerah dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan nomor  180/1005/1/2017 tertanggal 9 Agustus 2017 ini, tanpa melalui prosedur sesuai dengan tata tertib yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah nomor 50 pasal 12.

Kasus kedua unsur pimpinan DPRD Tidore tesebut diatas mendapat respon negatif dari sejumlah anggota dewan, sehingga kasus penandatangan sepihak dalam MoU PT Tidore sejahtera berujung pada protes anggota DPRD Kota Tikep. 

Berbeda dengan Kecelakaan setya Novanto dimana kabar kecelakaan tersebut merebak melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat berupa video yang memuat sebuah mobil bernomor polisi B 1732 ZLO usai menabrak sebuah tiang. Perhatian publik masih pada wakil rakyat.

Foto : News Home
Foto : News Home

Dialnsir Jakarta, CNN Indonesia, sabtu 18/11/17 "Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Kamis (16/11) malam sekitar pukul 18.35 WIB. 

Pada kecelakaan tersebut Setya Novanto (Ketua DPRRI) harus dilarikan ke Rumah Sakit Permata Hijau lantaran mengalami luka-luka. publik masih menilai hal yang sama, wakil rakyat plus Ketua DPRRI

Sedangkan sebelumnya Kompas.com 10 November 2017 melansir " Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka"

Selain sebagai wakil rakyat (Ketua DPR-RI), setya Novanto juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Inilah focus publik pada seorang yang mengalami kecelakaan, terlibat kasus dan posisinya sebagai pejabat publik sehingga tidak heran kalau wacana seperti ini menjadi trending topik. 

Untuk menilai kecelakaan, keterlibatan kasus korupsi atau terjerat kasus, kedudukan sebagai wakil publik (Ketua DPR-RI, ketua umum Partai ternama, Ketua DPD) bukanlah kerja mudah. 

Dalam menafsirkan hal yang demikian, serahkan segalanya kepada publik. Sebab mereka yang terlibat kasus adalah wakil rakyat. 

Sekiranya kedua kecelakaan yang dialam wakil rakyat diwaktu dan tempat berbeda dapat kita menarik benang merahnya. Sehingga dalam penafsirannya kita terlalu kaku, sebab untuk menyelesaikan kasus atau keterlibatan dalam proses penyelesaiannya adalah lembaga-lembaga hukum yang telah dipercayakan oleh negara mengurusi masalah yang demikian. 

Prinsipnya, wakil rakyat dengan jabatan strategis tidak luput dari kesalahan, keterlibatan kasus, dan kecelakaan adalah terjadi tanpa bisa dihindari. Kita tidak bisa menggulung waktu kebelakang untuk memperbaiki. 

Yang ada hanyalah mengikuti proses penyelesaian, tidak menghindari dan memposisikan diri sebagai wakil rakyat adalah bagian dari pada amanat yang harus ditanggungjawab

Publik tidak ingin dibuang pusing perkara yang demikian, mana kala kasus-kasus atau proses penyelesaian tepat, tajam dan tegas. Bagian dari pada dukungan publik, lembaga-lembaga yang menanggulangi kasus keterlibatan wakil rakyat dalam hal korupsi dan sebagainya jelasnya mendapat dukungan dari publik. 

Semoga saja, tabir dan bermacam cerita ini dapat merubah narasi kita semua bahwa segala sesuatu tidak akan dapat menghindar dari kenyataan yang dibuat dari tangannya sendiri. Wakil rakyat adalah penerus, penggungjawab amanat bukan pemutus amanat rakyat.