H a i r i l
H a i r i l CANDU KOPI

Institut Tinta Manuru

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Di Desa, Duit Negara Dirampok

15 November 2017   03:30 Diperbarui: 15 November 2017   04:33 1057 2 1
Di Desa, Duit Negara Dirampok
Foto Ilustrasi: Intim News

"Review problem publik dibalik program pengembangan pembangunan dan kebijakan publik, prospek perubahan dan penataan serta pengelolaan bukan lagi langkah taktis dan strategis disatu sisi. Tetapi,  disisi lain melebarnya ruas-ruas problem mendasar menjadi tidak dihindari dan mencederai tujuan perbaikan dan rencana pemerintah mendorong perubahan"

Tahun 80an masa orde baru, desa menjadi objek penting dalam mendorog pembangunan dan ekonomi Negara. Pertanian dan peternakan maupun perkembunan kala itu menjadi perioritas utama skala nasional. 

Kenyamanan dan kesejahteraan mendapat jempol walaupun kondisi ekonomi saat itu berada pada posisi menuju transisi. Sedangkan Kota sangat di perhitungkan,  laju perkembangan dan percepatan pembangunan kota hanya akan memproduk sumber daya manusia yang setengah praktis menuju politik modern.

Sampai pada masa reformasi pemerintahan indonesia. Desa masih menjadi bagian vital untuk mendorong kemajuan kota. Kesejahteraan dan ketentraman desa lagi-lagi mendapat jempol. Itu hanya sisi positifnya karena desa dianggap sebagai penopang utama perekonomian nasional. 

Disisi lain secara negatif,  lebel kemiskinan dan ketertinggalan masih melekat pada desa. Pertanyaannya. Mengapa harus desa yang menjadi objek yang sering di pinggirkan? 

Sejauh ini belumlah ada jawaban yang tepat untuk pertanyaan diatas. Padahal ukuran pertumbuhan pembangunan kota sesungguhnya di topang dari desa. Belum lagi masalah sumber daya manusianya. Tetapi dewasa ini desa menjadi tidak begitu penting dalam memberikan kontribusi. Menyalahi sebab ketertinggalan dan seakan desa adalah sumber utama kemacetan ekonomi di bangsa ini terjadi. 

Pendidikan di kota mendorong kualitas sumber daya yang berkompeten, di desa hanyalah keping perhatian pemerintah mengalihkan simpati semu kepada daerah dan atau provinsi agar ikut berpartisipasi mendorong kemajuan dan kesejahteraan di negara ini. Otonomi daerah di berlakukan sebagai regulasi dan aturan menata serta mengelola daerah sebaik mungkin mengejar ketimpangan yang terjadi. 

Begitu otonomi daerah berlaku adil dalam penataan pembangunan daerah, pendidikan menjadi hal utama kemandekan pada sisi memproduksi sumber daya manusia yang memadai dan terampil seperti dampak pembangunan pendidikan di kota. 

Dari titik inilah bermulanya program-program pemberdayaan mulai memasuki desa dengan tujuan menopang kemajuan. Segala bentuk upaya telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai bentuk upaya rill mendorong desa menjadi lebih maju agar dapat memberikan lebih banyak lagi kontribusi untuk perkembangan pembangunan ekonomi. 

Data BPS perSeptember 2016, penduduk miskin Indonesia mencapai (10,70%) atau 27,76 juta orang,  data ini menunjukan bahwa ketidak berdayaan desa semakin terlihat bila di bandingkan dengan kota. Perbandingan 27,76 juta penduduk miskin pedesaan dan 10,49 jumlah penduduk miskin kota. 

Proporsi dalam hitungan data ini dapat kita lihat data BI mengutip laporan laporan United Nations Word Urbanization Prospects tahun 2014 dalam tulisan Desa Kita: Djadjat Sudradjat pada Media Indonesia jumat 04/08/2017 mengemukakan perbandingan dari data BI tersebut adalah setiap 1% urbanisasi di indonesia hanya berkontribusi 2% pertumbuhan PDB. 

Data ini dibandingkan dengan tiga negara lainnya, Tiongkok sebesar 6% ke PDB,  Thailand 10% dan Vietnam 8%, artinya dari data demikian maka proporsi penduduk kota di Indonesia mencapai 53% dan bahkan Sudrajat memprediksinya mencapai 73% pada tahun 2035. 

Akhir-akhir ini kasus korupsi dana desa menjadi problem yang sangat di khawatirkan publik. Dana desa menjadi lumbung korupsi baru yang subur, mungkin sebab angka kemiskinan yang semakin melonjak. 

Dari 34 provinsi di negara ini pada tahun 2017 mencapai Rp 60 triliun di bandingkan dengan tahun 2016 dana desa sebesar Rp 46,9 triliun. Dana desa di programkan sebagai pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menjadi sejahtera serta terus makmur.  Setelah dana desa tersalurkan maka pendampingan dan Satgas dana desa pun telah di gencarkan oleh pemerintah.  

Namun terakhir ini banyak media memberitakan kasus penyelewengan,  penyalahgunaan dana dan korupsi, seakan pemimpin publik krisis terhadap prestasi. Lebih ngeri lagi, Bupati Pamekasan, Kepala Inspektoral Kabupaten Sucipto Utomo,  Kejari Rudy Indra dan kepala Desa Dosok di Pemekasan adalah contoh riil yang sangat mengecewakan publik.

Di tolitoli Sulawesi pada Agustus ini,  dalam tulisan Taufan Bustam, bahwa salah satu kepala desa Malala mengakui Agustus ini sudah tujuh kepala desa di tolitoli yang tersandung korupsi dana desa. Kasus ini membuktikan pada publik bahwa selama ini belumlah ada pengawalan, pengawasan dan sebagainya secara efektif di lakukan sehingga terjadi pelonggaran pengawasan yang menyeret pengelolaan dana desa menjadi lahan garap yang basah untuk di lahap. 

Sedangkan di Ambon, Maluku Kecamatan Pulau Haruku, kabupaten Maluku tengah dilansir Intim News 28 Juli 2017 lalu, Negara dirugikan sebesar 196 juta dari 369 Kasus ADD. Jumlah sebesar ini dapat memutus kemandirian desa diwilayah Maluku, khususnya Kepulauan Haruku. 

Sementara Maluku utara 20 Desember 2016, Kabar Malut:-melansir buah penegasan Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan terhadap aparat penegak hukum di Maluku Utara (Malut) mengusut tuntas dugaan korupsi penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 senilai Rp291.071.202.000. Pertanyaannya, dana desa yang jumlahnya sangat besar ini mengalir ke kantong siapa? 

Kasus dana desa ini adalah bagian dari tindakan yang merugikan keuangan negara. Sama halnya seperti penggelapan dalam jabatan,  kecurangan dan penyuapan, merangkap jabatan dan banyak lagi. Hal ini terjadi disebabkan orang yang di percayakan mengendalikan kekuasaan dan mengelola daerah dalam hal ini pemimpin publik sudah terlalu serakah dan bernafsu menguasai publik sehingga terjadilah indonesia yang miskin prestasi. 

Penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa dari tahun ke tahun semakin menigkat, mestinya setiap kepala daerah lebih serius lagi melakukan evaluasi dan pengawalan terhadap pelaksana dan juga regulasi terkait agar tidak lagi terjadi hal yang merugikan publik dan negara.  Sebab dana desa adalah dana yang sangat besar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2