Mohon tunggu...
Wahyuni Susilowati
Wahyuni Susilowati Mohon Tunggu... Penulis, Jurnalis Independen

pengembaraan raga, penjelajahan jiwa, perjuangan menggali makna melalui rangkaian kata .... https://web.facebook.com/wahyuni.susilowati

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Iran Desak Hentikan Pembantaian Warga Muslim di India

6 Maret 2020   18:37 Diperbarui: 6 Maret 2020   18:43 36 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Iran Desak Hentikan Pembantaian Warga Muslim di India
Ali Khamenei mendesak India menghentikan pembantaian warga Muslim terkait maraknya protes terhadap UU kewarganegaraan baru (doc.VOX,, The Frontier Post/ed.Wahyuni)

Sedikitnya 44 orang tewas dan ratusan terluka dalam kerusuhan komunal, yang terburuk di ibukota India selama beberapa dekade terakhir, dipicu oleh bentrokan antara pendukung undang-undang (UU) kewarganegaraan baru dan mereka yang menentangnya (Reuters, 5 Maret 2020). Mayoritas korban adalah warga Muslim dan fakta ini membuat Republik Islam Iran bereaksi.

"Iran mengutuk gelombang kekerasan terorganisir terhadap Muslim India." Tulis Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di akun Twitter-nya pada Senin (2/3) lalu.

Cuitan itu ditanggapi otoritas New Delhi dengan memanggil Duta Besar Iran dan menyampaikan protes.Namun itu tak cukup membuat Iran bergeming dengan kecamannya, kini giliran pemimpin spiritual tertingginya Ayatollah Ali Khamenei mendesak India pada hari Kamis (5/2) untuk "menindak keras ekstrimis Hindu " dan  "menghentikan pembantaian umat Islam".

 "Hati umat Islam di seluruh dunia sedang berduka atas pembantaian umat Islam di India," kata Khamenei dalam sebuah cuitan berbahasa Inggris, hanya selang beberapa hari setelah New Delhi menegur Menteri Luar Negeri Iran karena mengomentari masalah yang sama.

 "Kami tidak mengharapkan komentar tersebut dari sebuah negara seperti Iran." Kata juru bicara kementrian India Raveesh Kumar mengatakan dalam sebuah pernyataan (Reuters, 5 Maret 2020).

UU kewarganegaraan baru India menyediakan jalur cepat bagi umat non Muslim  dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Perdana Menteri pemerintah nasionalis Hindu, Narendra Modi, mengatakan hal ini diperlukan untuk membantu kaum minoritas yang utamanya berasal dari negara-negara Muslim.

Sejumlah kritik dilayangkan pada UU kewarganegaraan baru tersebut yang dinilai mendiskriminasikan Muslim dan melanggar semangat Konstitusi sekuler India. Ratusan ribu orang telah mengambil bagian dalam protes sejak Desember 2019 lalu..

Awal pekan ini, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia mengatakan niatnya untuk melakukan pendekatan pada Mahkamah Agung India terkait UU kewarganegaraan tersebut.

VIDEO PILIHAN