Mohon tunggu...
Ryan Charlie
Ryan Charlie Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Selanjutnya

Tutup

Money

Salah Data Membawa Malapetaka

3 November 2018   20:03 Diperbarui: 3 November 2018   20:11 180
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuat Jokowi menepuk jidat. Menjelang akhir tahun ada ada saja kelakuan Amran yang membuat citra pemerintahannya tercoreng. Apalagi kalau bukan data produksi Kementan yang selalu meleset.

Sejak awal tahun Kementan selalu pede dengan produksi pangannya, terutama beras dan jagung. Klaim surplus bertebaran di setiap halaman berita dan bisa-bisanya membuat sebagian besar dari kita (nasyarakat) percaya.

Kementan tak segan-segan menutup keran impor jagung dari 2015, dan terus menggelorakan semangat anti impor. Bahkan beberapa kali Amran pede bahwa Kementan akan menggencarkan ekspor jagung di tahun ini.

Entah memang terlalu pede atau Mentan asal ngoceh saja, nyatanya sampai hari ini boro-boro kita ekspor jagung, stok dalam negeri saja sudah mengempis.

Akibatnya ratusan peternak ngamuk dan meminta Mentan tanggung jawab. Peternak mengeluh jagung sulit didapat dan harganya sangat mahal.

Menghadapi situasi ini Menko Perekonomian Darmin Nasution pun kembali memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk segera menemukan solusi atas masalah yang tengah terjadi.

Hasilnya apa? Pemerintah akan impor jagung sebesar 100.000 ton untuk mengintervensi harga di pasar, yang membuat saya terkejut adalah ternyata permintaan impor datang langsung dari Menteri Pertanian sendiri yang sedari dulu menolak impor.

Mungkin Mentan sudah kehabisan cara untuk menghadapi situasi ini, satu-satunya cara ya menjilat ludah sendiri setidaknya untuk meredakan polemik jagung yang semakin memanas.

Kesalahan data Kementan betul-betul mengkhawatirkan. Terlebih data mengenai beras yang mereka sampaikan sangat jauh dari data beras yang dirilis BPS. Potensi kebohongan data beras Kementan sangat besar.

Data itu instrumen vital yang  validitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena dengan data yang real pemerintah bisa memberi kebijakan dengan tepat. Di negara lain jika ada pejabat yang menyampaikan data yang berbeda dari kenyataan dan ketahuan oleh publik, pejabat itu akan diturunkan atau setidaknya mengundurkan diri. Bagaimana dengan Menteri kita yang satu ini?

Menjelang pemilu 2019 seharusnya Jokowi bisa fokus memikirkan strategi pemenangan, kini ia harus dipusingkan dengan menteri yang berpotensi besar menurunkan elektabilitasnya.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun