“Siapa Di Atas Presiden?” (2015), merupakan film yang disutradarai oleh Rahabi Mandra dan Hanung Bramantyo. Film ini menguak setiap intrik dalam perebutan kursi presiden. Selain itu, film ini juga mengkritisi tentang sistem keadilan yang ada di Indonesia. Fokus artikel ini adalah membahas film “Siapa Di Atas Presiden” menggunakan paradigma kritis.
Film ini menceritakan tentang tiga orang politikus yang bersaing untuk memperebutkan kursi presiden Indonesia pada periode 2014-2019. Nyatanya, masalah politik dan ketidakadilan justru menghantui para kandidat, khususnya Bagas Notolegowo (Ray Sahetapy). Ia dijebak oleh seseorang sehingga Bagas terjerat kasus pembunuhan.
Jebakan tersebut dimulai ketika Bagas diminta untuk datang ke sebuah hotel. Di sana, ia melihat temannya sudah terbujur kaku di lantai dengan bekas luka tembak di dahi. Pada waktu yang bersamaan, datanglah rombongan polisi yang melihat Bagas berdiri tidak jauh dari korban dan senjata api yang digunakan untuk menembak korban.
Akhirnya, Bagas harus mendekam di penjara. Sedangkan kedua kandidat presiden lain, Faisal Abdul Hamid (Faham) dan Syamsul Triadi tetap melakukan kampanye seperti biasa. Ditangkapnya Bagas tentu menghambat proses kampanyenya. Namun, Ricky (Rizky Nazar), anak sulung Bagas, tidak tinggal diam.
Serangan Pertama Bagas, Mencoreng Citra Kepolisian RI
Rupanya, penjara bukanlah tempat yang aman bagi Bagas. Terlebih ambisinya yang besar untuk menghukum koruptor seberat-beratnya dianggap mampu merugikan beberapa pihak. Status terpidana kasus pembunuhan yang disematkan pada Bagas pun tak lantas membuat namanya tercoreng dari publik.
Pada malam hari, datang seorang lelaki yang mengenakan seragam polisi. Ia bermaksud membawa Bagas keluar karena ada tamu penting yang ingin menemuinya. Namun, ternyata Bagas justru diserang oleh lelaki tersebut. Beruntunglah datang polisi asli yang berhasil menggagalkan penyerangan terhadap Bagas.
Tindakan itu tentu mencoreng citra Kepolisian RI. Selain karena lapas yang kecolongan, lelaki tersebut juga mengancam nyawa narapidana yang mana adalah seorang publik figur. Artinya, Kepolisian RI tidak menjalankan tugas dengan baik untuk melindungi narapidana. Terlebih lagi, pada sekitar tahun 2014, Polri dianggap sangat kurang dalam hal transparansi dan kejujuran memberi informasi pada publik lewat media.
Polisi Perempuan Dianggap “Boneka” Polri
