Tangerang -
Menindaklanjuti surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Plh. Kepala Kantor Rupbasan Kelas I Jakarta Barat Musolikhan, beserta para pegawai Pengelola Keuangan dan BMN Rupbasan Kelas I Jakarta Barat menghadiri secara virtual kegiatan 'Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024' di ruang keuangan pada hari Jumat (31/1/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIB ini diselenggarakan oleh Kementerian Hukum di Graha Pengayoman, hadir Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri HAM yang diwakili oleh WamenHAM Mugianto Sipin, Anggota I BPK RI, para Wakil Menteri, Sekertaris Jenderal, para Pimti Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri, para Inspektur Jenderal, para Kepala Biro Keuangan dan BMN dengan penyelenggaraan acara bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan kementerian.
Pelaksanaan Kegiatan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, membuka acara dengan sambutan yang secara garis besarnya menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi ditengah masa transisi dalam mendukung pemeriksaan keuangan. Supratman menyatakan bahwa proses ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
"Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat stralegis dalarn memastikan banwa pengelolaan keuangan negara telal dilakukan dengan prinsip akuntabilitas car transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesual dengan peraturan yang berlaku," ungkap Supratman.
Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana juga memberikan sambutan yang menegaskan komitmen lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus pada akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien sesuai dengan Asta Cita Presiden RI.
