Di Balik Gegap Gempita Pilkada

Pilkada alias pemilihan kepala daerah merupakan sebuah aktifitas yang dilatarbelakangi gagasan atau ide yang disebut dengan demokrasi. Sebuah gagasan merupakan sesuatu yang abstrak, berbeda dengan aktifitas yang selalu mewujud pada beragam artefak budaya bendawi. 

Aktifitas pilkada menghasilkan beragam artefak mulai dari yang melekat di tubuh, tergantung di papan reklame sampai tertempel di kendaraan baik roda dua maupun roda empat bahkan roda duabelas.

Menarik untuk dikaji keberadaan artefak perwujudan budaya material dari aktifitas pilkada tersebut. Boleh dikatakan hampir semua bakal calon kepala daerah membuat artefak tersebut, tarolah berupa spanduk, baliho, banner, poster, dan kaos. Jumlah untuk setiap item tersebut setidaknya ratusan atau bahkan ribuan. 

Tentu dibalik itu semua, ada geliat ekonomi terutama dirasakan oleh para pengusaha percetakan baik digital maupun manual. Musim pilkada menjadi sangat menguntungkan usaha mereka. Bagi para calon kepala daerah pembuatan beragam bentuk artefak pilkada tersebut merupakan investasi sekaligus cara untuk mempromosikan diri kepada masyarakat yang diharapkan bisa menjadikan dirinya sebagai pilihan rakyat. Menurut hemat saya hal tersebut perlu dikaji ulang efektifitasnya. Namun bukan hal ini yang menjadi tema tulisan ini, saya mencoba cermati dari perspektif arkeologi, apa makna dibalik artefak-artefak pilkada tersebut.

Apakah kesediaan para calon kepala daerah untuk membuat beragam bentuk artefak pilkada itu merupakan wujud dari keinginan mereka guna mensejahterakan masyarakat ? Mereka bersedia mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membuat ratusan bahkan ribuan kaos, baliho, spanduk yang memenuhi sudut kota dan desa. Mereka memasang foto diri dan pasangannya, menebar senyum dan menuliskan tagline.

Setelah pilkada selesai, itu semua berakhir di tempat pembuangan sampah. Bahkan tidak jarang sebelum berakhir masa kampanye, banyak baliho atau poster yang dirusak. Pada akhirnya, ujung-ujungnya menjadi sampah. Lalu kenapa mereka masih tetap memilih berinvestasi dengan ragam bentuk artefak pilkada tersebut. Jika niat para calon kepala daerah tersebut murni untuk pengabdian pada masyarakat, maka tanpa pilkada pun mereka bukan hanya mengeluarkan uang tapi juga akan mengorbankan jiwa dan raganya untuk masyarakat. 

Modalitas ekonomi yang dimilikinya akan mereka pergunakan untuk membantu masyarakat yang kurang sejahtera, memperbaiki akses jalan maupun sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Jika hal ini dilakukan tanpa mereka mencalonkan, masyarakat pun dengan sendirinya akan meminta mereka untuk menjadi pemimpinnya. Karena hakekat seorang pemimpin adalah pelayan dan mampu mengayomi rakyatnya.

Jadi fenomena pilkada ini memunculkan pertanyaan sejauhmana komitmen para calon kepala daerah untuk pengabdian yang tulus kepada masyarakat? Pembuatan ragam bentuk artefak budaya mungkin dianggap investasi yang nantinya harus kembali modal dengan beragam cara. Maka, tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagai kewajiban kepala daerah pun menjadi terlupakan. 

Ini hanyalah tulisan yang ditulis saat menunggu di Bandara Fatmawati Sukarno di Bengkulu. Sebatas tulisan saja, mengalir begitu saja. Mari mengabdi untuk masyarakat membangun negeri tanpa harus menunggu saat pilkada tiba.

 Itu saja, salam damai pilkada, sejahtera negeriku.