Cerita ini bermula ketika pada bulan April lalu pihak otoritas penerbangan Tiongkok  China's aviation regulator memberikan batas waktu sampai akhir bulan Mei ini kepada puluhan perusahaan penerbangan dunia untuk menghilangkan materi di website mereka terkait dengan Taiwan, Hong Kong dan  Macau sebagai negara.
Pihak otoritas penerbangan Tiongkok ini secara tegas meminta bahwa di 36  website penerbangan utama dunia  ini dinyatakan Taiwan, Hong Kong dan  Macau sebagai bagian dari negara Tiongkok.
Permintaan ini mengundang reaksi dari beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Australia dll. Â Sebagai contoh pemerintahan Amerika mengatakan bahwa permintaan otoritas penerbangan Tiongkok ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.
Di lain pihak  pemerintah Australia melaui Menteri Luar Negeri nya menyatakan bahwa Perusahaan penerbangan seharusnya bebas melakukan bisnisnya  tanpa dipengaruhi oleh politik.  Bahkan salah seorang senat meminta Sekretaris Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia untuk tidak tunduk pada tekanan Tiongkok ini.
Mengapa Akhirnya Mereka Tunduk Juga?
Bagi perusahaan penerbangan dunia, Tiongkok dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia memegang peran penting dalam kelangsungan bisnis penerbangan mereka.
Hal ini tercermin dari hasil pertemuan tahunan the International Air Transport Association (IATA) hari senin yang lalu yang menyatakan bahwa badan penerbangan dunia ini akan memenuhi permintaan Tiongkok tersebut.
Demikian juga dengan perudahaan penerbangan yang berbasis di berbagai negara seperti Air Canada, Lufthansa dan  British Airways telah menyatakan akan memenuhi permintaan Tiongkok ini, sedangkan  pihak American Airlines menyatakan untuk sementara masih mengikuti arahan dari pemerintah Amerika untuk tidak mengikuti permintaan Tiongkok ini.
Jika dianalis lebih dalam permintaan Tiongkok ini tidak lepas dari upaya Tiongkok untuk menyatakan eksistensi dan dominasinya dalam kancah perpolitikan  dan perekonomian dunia.  Permintaan Tiongkok ini jelas memasukan unsur kebijakan politik luar negerinya ke dalam bisnis swasta penerbangan.
Permintaan Tiongkok ini juga secara halus menekan perusahaan penebangan swasta dunia untuk "mengikuti" kemauan Tiongkok dan sekaligus menekankan konsekuensi  yang akan ditanggung oleh perusahaan penerbangan swasta ini jika tidak memenuhi permintaan Tiongkok.
Bagi penerbangan swasta walaupun permintaan Tiongkok ini kental dengan urusan  politik dan akan memiliki konsekuensi jika dilaksanakan, namun mengingat besarnya skala  bisnis yang melibatkan Tiongkok ini tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri.
