dHitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei nasional, lokal maupun internal tak selalu akurat. Bahkan seringkali meleset jika perbedaan suara antar kandidat ketat atau beti alias beda tipis. Apalagi tak jarang menjadi bias dan bertendensi karena lembaga survei tersebut dikontrak aau dibayar kandidat yang berkontestasi. Jadi sebagai panduan terpercaya untuk hasil perolehan suara sebuah kontestasi adalah perhitungan nyata (real count) yang dilakukan penyelenggara resmi atau KPUD dan KPU.
Terkait hal tersebut, berdasarkan data "real count" tim Nia-Usman, data per pk 22.00 semalam, Kubu pasangan Nia-Usman unggul perolehan suara dalam Pilkada Kab. Bandung 2020 sekarang ini. Tercatat, Nia-Usman mendapatkan perolehan 542.650 suara atau 48% dari data masuk sementara 130.520 suara atau 47,98% dari data pemilih tetap (DPT) 2.356.412 orang.
Memang sampai saat ini, belum diperoleh angka pasti berapa prosen yang menggunakan hak pilih  dalam masa pandemi Corona. Berdasarkan data "real count" tadi, paslon Yena-Atep meraih 136.662 suara (13%) dan Dedi Supriatna - Sahrul Gunawan beroleh 452.208 suara (40%). Data masuk masih dinamis.
Sekali lagi harus diketahui bahwa data "real count" tentunya sangat berbeda dengan "quick count" yang diambil berdasarkan data acak. Sementara itu perolehan data "real count" adalah hasil suara yang sesungguhnya dengan bukti C-1 dari setiap TPS.
Karena itu, Ketua Timses Nia-Usman bernomor urut 1, Cecep Suhendar menyatakan agar khalayak tidak terkecoh dengan hasil "quick count" yang telah dirilis salah satu lembaga survei ternama.
"Bagaimana bisa klaim kemenangan hanya melalui data 'random' atau acak. Pemilih sudah pasti bakal percaya hasil 'real count' yang formalnya akan diumumkan pihak KPU," tegasnya mengingatkan.
Lebih lanjut, Cecep mengimbau kepada pihak KPU Kab. Bandung untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif terkait hasil Pilkada Kab. Bandung saat ini.
"Bukankah penyampaian hasil 'quick count' melanggar etika pemilihan umum," ujar Cecep gusar.
Sebagai hasil produk akademis dan ilmiah tentunya quick count memang sah-sah saja. Tetapi jika tidak ada perbedaan perolehan yang signifikan apalagi ada indikasi lembaga survei tersebut dibiayai atau dibayar salah satu kandidat, maka obyektivitas dan akurasi benar-benar patut dipertanyakan. Tabik.
