Korupsi Pada Masa Orde Lama

Meski Indonesia baru merdeka namun masalah korupsi sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era Order Lama, beberapa kasus korupsi diantaranya: Pada 11 April 1960, dalam Koran Pantjwarta terdapat berita tentang 14 pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi, pada tahun 1961 juga terungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Masjid Istiqlal, Pada 25 Januari 1964 terdapat berita mengenai kasus korupsi di RSUP Semarang, pada 24 Maret 1964, terdapat sebuah berita korupsi dalam sebuah perusahaan semen, pada tahun 1962, terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan "Press House".

Berdasarkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama, dalam hal ini penulis hanya menemukan beberapa kasus korupsi yang berhasil diungkap dalam media massa. 

Sedikitnya kasus-kasus korupsi yang dimuat dalam media massa bukan karena tindakan korupsi yang terjadi pada masa Orde Lama masih sedikit namun menurut Jendral A.H. Nasution bahwa pengumuman hasil-hasil korupsi yang terungkap sebagian besar hanya diserahkan dan dilaporkan pada pihak yang berwenang yaitu pihak kejaksaan. 

Hal tersebut dilakukan karena menurut Jendral A.H. Nasution, kasus-kasus korupsi yang terjadi merupakan hal yang memperhatikan adanya sesuatu yang busuk dalam Perusahaan Negara atau dalam Pemerintahan.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi di era Orde Lama kebanyakan terjadi karena kurang ya pengawasan yang dilakukan oleh atasan yang terhadap bawahannya sehingga banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan di era Orde Lama, kondisi Indonesia yang masih baru merdeka menyebabkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia masih kurang stabil. Salah satu upaya Pemerintah era Orde Lama dalam menangani korupsi adalah dengan membentuk badan anti korupsi. 

Badan anti korupsi yang pertama bernama Panitya Retooling 17 Aparatur Negara yang disingkat PARAN. Definisi dari PARAN sendiri adalah suatu badan yang bertugas mengadakan perombakan dalam susunan dan tata kerja secara perorangan maupun kelompok dari semua badan-badan Pemerintahan dalam bidang legislatif, eksekutif dan lain-lain yang ada di daerah maupun pusat untuk disesuaikan dengan Manifesto Politik dan USDEK untuk mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang maupun jangka pendek.