Pukulan" Knock Out" terhadap Sektor Pendidikan NTT

DALAM pertemuan UNESCO di Paris, November 2017 lalu,  Program for International Students Assesement (PISA),  sebuah lembaga survei internasional yang berada di bawah Organization Ekonomic Cooperation and Development (OECD), merilis hasil surveinya terkait kondisi kualitas pendidikan negara-negara di dunia. Indonesia sendiri berada di peringkat nyaris terbuntut.

PISA mencatat kondisi kualitas pendidikan Indonesia menempati posisi peringkat ke-72. Indonesia hanya lebih baik dari Peru, Lebanon, Tunisia, dan Brasil. Sedangkan di kalangan negara ASEAN sendiri, Indonesia kalah jauh dari Vietnam yang menempati urutan ke-8. 

Sebelumnya, pada 2012 lalu, PISA juga mengeluarkan hasil surveinya dalam pemetaan kemampuan matematika, membaca dan sains, yang memposisikan Indonesia pada peringkat paling bawah dari 65 negara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, yang hadir langsung dalam pertemuan UNESCO itu, seperti yang disambar hallintar. Effendy tampak tidak puas dan tidak terima, setidaknya meragukan kebenaran hasil dan mempertanyakan metodologi survei yang digunakan oleh PISA tersebut. 

Effendy kemudian melampiaskan ketidakpuasannya, dengan mengeluarkan pernyataan, "Saya khawatir yang dijadikan sampel Indonesia adalah siswa-siswa dari NTT semua." (Jawa Pos, 4 Desember 2017).

Pukulan Knock Out

Pernyataan Effendy tersebut, dapat disetarakan dengan tonjokan pukulan knock-out bagi kita semua warga (masyarakat) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama stake-holders (pemangku kepentingan) yang menangani urusan penyelenggaraan sektor pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, legislatif provinsi/kabupaten/kota, lembaga pendidikan (sekolah) negeri/swasta, para guru dan komite sekolah. Sebagai manusia tentu kita merasa tersinggung, sakit hati, dan terhina, namun tidak berdaya untuk melawan tonjokan Effendy tersebut.

Buktinya sampai dengan saat ini, tidak ada pemangku kepentingan pada sektor pendidikan di NTT, yang melakukan komplain atas tonjokan Effendy tersebut. Kalau tidak ada para wartawan dan mahasiswa asal NTT di Bali, yang melakukan unjuk rasa di depan Monumen Perjuangan Bajrasandhi Renon Denpasar, Rabu (6/12/2017), dengan tuntutan meminta Effendy mengklarifikasi pernyataannya dan sekaligus meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk memecatnya, maka kita sungguh-sungguh sudah dianggap mati suri akibat tonjokan pukulan knock-out  Effendy tersebut.

Melakukan komplain atas pernyataan Effendy tersebut, memang bukan ukuran bahwa kualitas pendidikan kita di NTT sudah terjamin. Demikian pula, tidak melakukan komplain, bukan berarti bahwa kualitas pendidikan kita di NTT sudah sedemikian parahnya.

Komplain atas pernyataan Effendy tersebut, sebetulnya sangat penting dan perlu, supaya kita tahu dasar argumentasi atau parameternya. Jangan sampai ia hanya asal bunyi saja. 

Atau karena ia mempunyai sentimen atau tendensi tersembunyi terhadap NTT. Dengan mengetahui argumentasi atau parameternya, maka dapat menjadi bahan referensi bagi kita untuk mengambil kebijakan strategis dalam membangun sektor pendidikan dasar dan menengah di NTT ke depan secara lebih baik dan terjamin standar kualitasnya yang kompetitif baik untuk kepentingan nasional maupun internasional.