Bola highlight

Liga Go-Jek, Ajang Benturkan Klub dan Suporter Hadapi Angkutan Umum?

17 Maret 2017   13:00 Diperbarui: 17 Maret 2017   13:12 588 1 0

Polemik Go-Jek masih lumayan panjang. Mulai aturan dasar hukumnya karena dianggap menyalahi aturan sebab kendaraan pribadi yang di jadikan alat transportasi angkutan umum itu melanggar UU no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan serta peraturan pelaksanaanya PP no 74 tahun 2014 tentangangkutan jalan.

Ditambah lagi konflik Go Jek dengan angkutan umum di berbagai daerah, mulai Solo, Medan, Malang, Surabaya dan terakhir Tangerang yang sampai memicu korban jiwa. Hadirnya Go-Jek di berbagai daerah menimbulkan resistensi karena dianggap merampas ladang penghasilan para pengemudi angkutan umum.

Tidak hanya itu, perdebatan di tingkatan daerah yang disasar oleh pasar Go-Jek menjadi pertanyaan banyak pihak, seperti apa kontribusi Go-Jek terhadap pendapatan daerah, kalau angkutan umum jelas mereka harus bayar pajak perpanjangan kendaraan secara berbeda belum tarikan tarikan lainnya dengan dalil pajak daerah, dan sebagainya. Sementara Go-Jek menggunakan kendaraan plat hitam yang pajaknya ditanggung secara pribadi. Disini pemicu resistensinya.

Sepertinya, Go-Jek sudah mengetahui dan mendata peta konflik itu. Berbagai cara dilakukan untuk meredamnya dengan target bisa diterima oleh masyarakat luas. Apa siasatnya? Melalui sepakbola, karena sepakbola menjadi kebanggaan masyarakat luas, bahkan fanatisme supporter terhadap klub di beberapa daerah kadang melebihi apapun. Perusahaan pengelola transportasi online itu seperti memanfaatkan itu.

Terbukti, tanggal 17 Maret 2017, PSSI resmi mengumumkan Liga 1 yg bergulir pertengahan April 2017 itu bakal resmi disponsori Go-Jek. Tentu banyak yang janggal, jika Go –Jek yang mohon maaf kemampuan dananya patut diragukan meski telah berdiri sejak tahun 2010.

Sebab kebutuhan kompetisi sangat besar, bayangkan saja jika satu klub akan mendapatkan subsidi 7,5 Miliar dikali 18 klub total 175 Miliar, belum lagi kebutuhan penyelenggaraan lainnya seperti perangkat pertandingan,transportasi dan akomodasinya. Jika mengacu kepada gelaran TSC 2016 lalu, biaya yang ditelan sekitar Rp 375 Miliar.

Dibalik keraguan secara financial Go – Jek selaku sponsor utama Liga 1 mampu memback-up kebutuhan kompetisi. Maka, asumsinya adalah ada udang dibalik batu terkait dipilihnya Go – Jek sebagai sponsor utama. Yakni secara pencitraan,Go-Jek ingin hadir dan diterima di tengah masyarakat yang diwakili oleh klub yang tersebat di Indonesia ini dan untuk meredam konfliknya.

Apalagi kabar burung, nama salah satu Komisaris di PT. Liga Indonesia Baru yang ditunjuk sebagai operator Liga 1 adalah salah satu pemilik saham Go-Jek. Jika demikian, bersiaplah kepada kepada pemilik klub Liga 1 beserta suporternya untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah yang menolak beroperasinya Go-Jek, dan yang lebih seram lagi berhadapan dengan para pengemudi angkutan umum penolak Go-Jek. Sebab, tidaklah mungkin dana subsidi klub sebesar Rp 7.5Miliar  itu menjadi bagian penting pula upaya klub dan fansnya untu kmemproteksi sponsor kompetisi yakni Go-Jek. Semoga Tidak.

Sebab sepakbola itu harus jauh dari konflik dan politisasi persoalan publik. Sepakbola itu sejatinya mengelola kebanggaan dan prestasi. Mungkin perlu dipikirkan ulang agar nama Go-Jek boleh jadi sponsor tapi jangan sponsor utamanya. Sebab,ongkos politik dan ongkos sosialnya lebih besar tidak hanya ditanggung oleh PSSI, tapi juga klub dan fansnya. Namun, semua berserah kepada yang memutuskan. Wallohualam Bi Sawab.