Rangkasbitung -- Riyan Septiandri yang baru saja ditunjuk sebagai ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) menilai TKSK dan Dinas Sosial kabupaten Lebak terlalu ikut campur dalam  penentuan supplier agen BPNT, kami sangat menyayangkan sikap Dinas sosial yang menyalahi aturan dan tugas fungsi pokoknya, seharusnya kerja dinas sosial sesuai dengan Rule of law atau berpacu terhadap pedoman umum yang sudah di tetapkan, tegasnya
Riyan juga menambahkan krisis profesionalisme di tubuh dinas sosial kabupaten Lebak menjadi syarat akan monopoli pasar dalam program BPNT. "yang saya khawatirkan adanya oknum TKSK dan DINSOS Kab. Lebak yang memang bermain mata dengan salah satu supplier" ungkap riyan
Sementara Sekretaris DPD PGK Lebak (Bung Rega Revaldy) berencana akan melaporkan beberapa oknum TKSK dan oknum pegawai Dinas sosial Kab. Lebak kepada BPK ( Badan Pemeriksa keuangan ) untuk mengaudit dua elemen tersebut. Â "tentu pelaporan ini bukan tanpa alasan, hasil dari kajian dan temuan di lapangan yang kami peroleh dari jerjaring kami bahwa banyaknya oknum TKSK yang mendapatkan fee dari supplier, sudah tentu ini menjadi polemik besar dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi (penyuapan)" ujarnya
Kami secara organisasi sepakat bahwa akan membawa aduan ini ke jalur hukum dan apabila tidak di indahkan maka kami siap melakukan aksi demnstrasi
