Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan BEM PT NU Wilayah Jawa Barat Mengimbau Publik Tak Desak Polisi Usut Kasus Tiket Palsu di Kabupaten Pangandaran,

Pangandaran -- Wildan Mubarok, Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan BEM PT NU Wilayah Jawa Barat mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak mengganggu proses penyelidikan kasus dugaan tiket palsu di kawasan wisata. Mereka menegaskan bahwa tekanan publik yang berlebihan justru dapat mengganggu konsentrasi polisi, sehingga proses pengusutan kasus ini menjadi kurang optimal.

"Kami memahami keresahan masyarakat, tapi percuma polisi bergerak cepat jika hasilnya tidak tepat, Ini kasus yang rumit dan butuh ketelitian. Sebaiknya kita biarkan polisi bekerja secara profesional dan tidak mendesak mereka dengan tuntutan yang berlebihan."

Selain itu, Wildan Mubarok juga mengingatkan publik bahwa kasus ini sepenuhnya sudah berada di tangan kepolisian. Oleh karena itu, sudah tidak relevan lagi untuk terus menanyakan perkembangan kasus kepada Kepala Dinas Pariwisata.

"Karena kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian, sudah sewajarnya kita menyerahkan seluruh proses hukum kepada mereka," tegasnya. "Meminta keterangan pada pihak yang tidak lagi berwenang justru akan mengganggu fokus penyelidikan. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan".

Dukungan Penuh pada Profesionalisme Polisi

Sikap mahasiswa ini didasarkan pada keyakinan bahwa penyelidikan yang profesional dan berhati-hati adalah kunci untuk mengungkap kasus hingga ke akar-akarnya. Mereka meyakini bahwa kasus ini melibatkan jaringan yang terorganisir, sehingga membutuhkan waktu dan metode yang cermat untuk membongkarnya, tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan.

Hindari Tekanan Berlebihan Wildan Mubarok menganggap, jika terus-menerus didesak, polisi bisa saja terfokus pada hasil yang instan demi menenangkan publik. Hal ini berisiko mengabaikan bukti-bukti penting yang bisa menyeret aktor intelektual di balik skandal ini.

Transparansi Tetap Penting Meskipun demikian, Wildan Mubarok tetap menuntut transparansi dari proses penyelidikan. Mereka mendukung transparansi yang terukur, yaitu pengungkapan informasi yang tidak mengganggu jalannya penyidikan, namun tetap memberikan gambaran kepada publik bahwa kasus ini ditangani dengan serius.

Kepercayaan pada Aparat, Imbauan ini juga merupakan bentuk dukungan dan kepercayaan kepada institusi kepolisian. "Kita harus memberikan kesempatan kepada aparat untuk membuktikan profesionalisme mereka," Pungkas Wildan Mubarok Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan BEM PT NU Wilayah Jawa Barat