Mohon tunggu...
Rintar Sipahutar
Rintar Sipahutar Mohon Tunggu... Guru - Guru Matematika

Pengalaman mengajar mengajarkanku bahwa aku adalah murid yang masih harus banyak belajar

Selanjutnya

Tutup

Politik

Masalah Listrik Padam, Inas: Fadli Zon Cuap-cuap dan Ludahi Muka Sendiri dan Muka 560 Anggota DPR

5 Agustus 2019   18:21 Diperbarui: 5 Agustus 2019   18:26 1086
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pemadaman listrik Minggu kemarin (4/8/2019) hingga berjam-jam di wilayah Jabodetabek dan sebagian wilayah Jabar dan Jateng, tidak hanya membuat masyarakat kesal. Tetapi juga mengakibatkan kerugian moril dan materil yang tidak sedikit. 

Bahkan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo Abumanan memperkirakan, biaya kompensasi yang harus dibayarkan terhadap pelangan akibat pemadaman ini bisa mencapai 1 triliun rupiah.

Pemadaman berimbas terhadap layanan publik seperti KRL dan MRT. Jaringan operator seluler yang kegunaannya sangat vital bagi masyarakat juga mengalami gangguan. Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menggantungkan aktivitasnya pada listrik juga menderita kerugian ekonomi yang cukup besar. 

Kesempatan seperti inilah yang ditunggu-tunggu dan dimanfaatkan Wakil Ketua DPRRI, Fadli Zon untuk tampil sebagai pahlawan kesiangan. Fadli Zon pun menyalahkan pemerintah dengan menyebut bahwa negara ini salah urus. Dikutip dari Detikcom (5/8/2019), Fadli Zon mengatakan:

"Saya kira apa yang terjadi kemarin, mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan, dan tanpa penjelasan sebelumnya ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus. Menurut saya, harus ada orang yang bertanggung jawab apa yang menyebabkan itu karena telah menimbulkan kerugian yang besar di masyarakat. Karena ini mempunyai dampak yang sangat besar dan sangat berbahaya. Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah, apa masih sanggup? Masa urus listrik saja nggak becus. Ini kan bukan di zaman 20 atau 30 tahun lalu ketika kita masih bukan negara G20," 

Fadli Zon menimpakan kesalahan ini sepenuhnya kepada pemerintah. Dan tak tanggung-tanggung, selain menyebutkan pemerintah tidak becus urus listrik, Fadli Zon juga mempertanyakan: "apa (pemerintah) masih sanggup (urus negara)?"

Menanggapi pernyataan itu Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir tidak sepenuhnya setuju dengan Fadli Zon. Masih dari Detikcom (4/8/2019) Inas balik menyerang Fadli Zon, dan mengatakan:

"Yang namanya negara itu adalah pemerintah, rakyat, dan wilayahnya, sedangkan rakyat diwakili oleh DPR. Kalau Fadli mengatakan negara salah urus, sama saja dengan meludahi mukanya sendiri dan meludahi muka 560 orang anggota DPR! Urusan negara bukan hanya listrik, apalagi sudah didelegasikan kepada menteri. Tapi anehnya Fadli nggak paham tentang itu sehingga nggak salah kalau mulutnya asal kumur-kumur, yang penting bisa ikutan cuap-cuap!"

Saya tidak bermaksud membela pemerintah khususnya PT PLN, dalam urusan pemadaman listrik ini. Pemerintah harus melakukan investigasi dan evaluasi terhadap manajemen PT PLN.

Tetapi terhadap pernyataan Fadli Zon saya tidak respek sedikit pun. "Negara salah urus, tidak becus dan mempertanyakan pemerintah apakah masih sanggup" adalah ungkapan kebencian dan sama sekali tidak memberikan solusi.

Benar kata Inas, Fadli tidak paham tentang negara sehingga tidak salah kalau Inas menyebut, mulut Fadli Zon asal kumur-kumur, yang penting bisa ikutan cuap-cuap. Fadli Zon adalah salah kesalahan terbesar dari pilihan rakyat karena Fadli Zon tidak mampu mengurus lisannya.

Setuju dengan Inas, DPR adalah wakil rakyat. Jika negara salah urus, lantas pekerjaan 560 anggota DPR selama ini apa? Hanya ongkang-ongkang kaki, studi banding menghabiskan anggaran, tidur saat sidang dan menikmati gaji buta?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun