Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mensinyalir adanya kelompok yang tidak menginginkan terciptanya rekonsiliasi antara Capres 01 Joko Widodo dan Capres 02 Prabowo Subianto, walaupun proses ke arah itu dinilainya berjalan dengan baik. Dikutip dari cnbcindonesia.com (Rabu, 26/6/2019), Moeldoko mengatakan:
"Kita mensinyalir ya, proses menuju rekonsilisasi berjalan dengan baik. Tapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu, masih memaksakan diri untuk turun ke jalan. Saya pikir mungkin punya agenda lain ya. Kita sudah tahu, siapa-siapa sudah tahu. Kelompok mana saja, sudah kami petakan. Mapping semuanya. Kita juga waspada, apabila terjadi sesuatu pada tanggal 27 atau setelah itu," kata Moeldoko, di kompleks kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Walaupun beliau tidak menyebutkan secara gamblang kelompok yang dimaksud tetapi dari ciri-cirinya yang beliau sebutkan cukup jelas. Yaitu kelompok yang tetap memaksakan diri turun ke jalan walaupun sudah mendapat himbauan dari Prabowo Subianto agar mempercayakan kasus sengketa Pilpres ke MK.
Kelompok dimaksud yang juga diduga memiliki agenda lain di luar sengketa pilpres antara lain adalah kelompok yang menamakan diri PA 212, GNPF-Ulama, GKR dan tentu saja FPI yang menginginkan imam besar mereka Habib Rizieq Shihab pulang ke tanah air serta ormas HTI yang izinnya dicabut oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Mungkin kelompok lain yang dimaksud adalah partai politik yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi tetapi belum bisa move on. Jika Demokrat dan PAN sudah memberikan sinyal untuk rujuk dengan Jokowi-Ma'aruf maka 3 partai politik lain yang masih berat adalah PKS, Gerindra dan Berkarya.
Sangat beralasan jika Moeldoko menyebut bahwa kelompok tersebut memiliki agenda lain. Seperti dikatakan Koordinator Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) Abdullah Hehamahua saat berorasi di atas mobil komando Aksi Kawal MK, di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat  "Saya tidak ada urusan dengan Prabowo, tidak ada urusan dengan Sandi, dengan Jokowi, dengan Kiai Ma'ruf Amin. Ini soal rakyat, soal bangsa, soal eksistensi NKRI," (detik.com, Rabu 26/6/2019).
Sebenarnya dari isi "Petisi Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan" yang mereka bacakan secara bergantian, agenda mereka sudah jelas. Yaitu mereka memang sengaja menekan MK agar memutuskan capres 02 Prabowo Subianto sebagai pemenang. Mereka berharap di jika Prabowo-Sandi berkuasa, nasib kelompok mereka akan berubah lebih baik
Alasan soal rakyat, soal bangsa dan soal eksistensi NKRI, semuanya itu hanyalah mengelabui saja seakan-akan mereka berjuang untuk kedaulatan, keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Semoga saja esok hari pembacaan putusan PHPU berjalan lancar dan semua pihak dapat menerima hasilnya dengan legowo.
(RS)
